Pemda Konsel Gelar dialog PPKD, ini Pesan Ketua BPK RI

31
Ketua BPK RI saat bawa sambutan pada kediatan PPKD di Konsel, (Foto : Istimewa)

ANDOOLO – Tingkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam hal tata kelola keuangan desa, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) gelar dialog Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa (PPKD) yang efisien, transparan dan akuntabel menuju ‘Desa Maju Konsel’ Hebat dengan narasumber Anggota VI  bersama Anggota DPR-RI Haerul Saleh.

Dimana, dalam dialog tersebut hadir Ketua BPK RI Harry Ashar Aziz  bersama rombongan yang di dampingi Kepala BPK Sultra, Hermanto di sambut langsung Bupati Konsel, H. Surunuddin Dangga, Wabup H. Arsalim Arifin, Ketua DPRD Irham Kalenggo beserta Wakil Ketua dan Anggotanya, para Pimpinan OPD serta para peserta dialog yang berasal dari seluruh Kades se-Konsel bertempat di Pendopo Rujab Bupati, Senin (23/7/2018).

Dalam sambutannya , Harry Ashar azis menyampaikan bahwa kedatangannya ke Konsel untuk menyerap dengan membahas dan mendiskusikan permasalahan terkait pengelolaan DD yang mungkin dialami oleh para perangkat desa dan karena memandang positif dan bangga atas beberapa prestasi yang di torehkan oleh Pemkab di bawah kepemimpinan Surunuddin dan Arsalim

Keberhasilan itu, diantaranya berhasil mendapatkan opini WTP dua kali secara berturut-turut, yang mana seyogyanya masyarakat Konsel menjadikan mereka panutan leadership yang baik, karena kegigihannya dalam memperjuangkan pembangunan di daerah ini dengan berbagai program yang di cetuskan, dan dibuktikan dengan turunnya angka kemiskinan serta banyaknya project strategis yang menjadi perhatian pusat yang di percayakan di Kab Konsel.

“Ini berarti pengelolaan keuangan daerah di Konsel sudah lulus dengan nilai memuaskan, dimana sesuai pasal 23 UUD di dalamnya terdapat dua unsur yakni keterbukaan dan pertanggung jawaban yang muaranya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat luas,”

“Dengan memenuhi 4 standar indikator yakni angka kemiskinan turun, menekan pengangguran, gini ratio yang mengukur ketidak merataan distribusi penduduk dan tingkat pendapatan secara menyeluruh, dan yang terakhir adalah tingkat indeks Pembangunan Manusia (IPM) harus diatas 80 persen agar dianggap sudah maju,” jelasnya

Tetapi, kata Ashar, dari keempat standar tersebut yang utama dan sangat berpengaruh adalah bagaimana caranya dapat menurunkan angka kemiskinan yang bukan hanya tanggung jawab presiden, gubernur, bupati tetapi tanggung jawab kita semua, karena kesenjangan tingkat ekonomi bisa berdampak sangat kompleks dan bisa mempengaruhi stabilitas suatu wilayah.

Dan suatu kebanggaan ini sudah di laksanakan Pemda Konsel dikarenakan tingkat kesadaran pemimpinnya yang tinggi dengan selalu menyerap setiap aspirasi dan mampu mengetahui setiap permasalahan krusial yang sedang berkembang untuk menjawab kebutuhan warganya.

“Untuk itu, pemerintah pusat mengucurkan dana dengan nilai milyaran hingga ke desa melalui DD untuk dikelola, ketika angka kemiskinan belum juga turun berarti anda harus siap di cap sebagai Bupati atau Kades tidak berhasil dan siap di periksa oleh BPK kapan saja, dan saya himbau agar tidak usah takut menggunakan anggaran DD, yang penting sesuai dan taat terhadap aturan yang berlaku,” tandasnya.

“Jika ada yang  masih ragu atau merasa terintimidasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, kami BPK siap menerima konsultasi hingga menugaskan BPK perwakilan setempat untuk melakukan pembinaan dan pendampingan, karena ini semua untuk meningkatkan kemakmuran khalayak umum demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera,” pungkasnya.

Sementara itu dalam Masih suasana yang sama, Anggota DPR RI Komisi XI, Haerul Saleh mengatakan bahwa sesuai UU NO 6 Tahun 2014, mengamanahkan bahwa 10 % dari total APBN di berikan ke Desa, sehingga posisi Kades selayaknya Bupati karena sistemnya kurang lebih sama yang mengelola APBDes atau Bumdes, jadi jangan yang tadinya berkah buat pengelola malah menjadi malapetaka karena salah dalam pengelolaan.

“Dan melalui kesempatan ini, saya minta kepada pihak kepolisian, kejaksaan dan pihak terkait agar tidak serta merta memvonis para pengelola DD, karena ibaratnya mereka masih belajar merangkak jadi di perlukan pembinaan terlebih dahulu dengan terus saling bersinergi, dan jika ingin konsultasi kami siap menerima dan meneruskan dan memperjuangkan setiap aspirasi yang kami terima selama itu demi kesejahteraan rakyat,” tutup Haerul.


Reporter : Erlin

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.