oleh

3 Pengurus DPW PSI Sultra Tak Hadir di Verifikasi Faktual KPU

-FEATURED, Kendari, POLITIK-65 dibaca

KENDARI – Verifikasi faktual Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dilakukan oleh tim evaluasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) di kantor Dewan Perwakilan Wilayah DPW PSI Sultra, Sabtu (16/12).

Ketua KPU Sultra Hidayatullah mengatakan, PSI merupakan partai yang kedua dilakukannya verifikasi faktual terkait dengan keabsahan dan kebenaran jumlah kepengurusan dengan keterwakilan 30 persen perempuan dan domisili kantor PSI.

“Kalau keterwakilan perempuannya kepengurusan PSI, tidak ada masalah dan untuk perempuannya dari tujuh orang itu harusnya tiga orang, tapi satu orangnya tidak hadir karena sedang hamil,” ungkap Hidayatullah, Sabtu (16/12).

Lanjut Hidayatullah, pihaknya akan melakukan kajian terkait masalah tersebut. Sedangkan untuk domisili kantor PSI juga sudah dicek.

“Hasilnya dari verifikasi faktual yang kita lakukan ada dua Partai Perindo dan PSI. Ini yang kami akan plenokan pada tanggal 22 hingga 23 Desember mendatang,” jelasnya.

Hidayatullah juga mengungkapkan, pihaknya akan menyampaikan hasil tersebut pada Partai Perindo maupun PSI. Apabila sudah memenuhi syarat, semua tidak perlu ada perbaikan lagi.

“Sedangkan jika ditemukan masih ada yang diperbaiki beberapa hal, maka kami akan memintanya agar diperbaiki baik perindo maupun PSI, dan itu juga ada jadwal untuk perbaikan,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPW PSI, Muhammad Nuzul Qadri mengatakan, yang tidak hadir pada hari ini yaitu wakil sekertaris bendahara karena lagi hamil. Sehingga KPU Sultra meminta harus ada surat keterangan dari dokter.

“Saya kira KPU agak mendadak, tapi saya tidak bisa salahkan. Kemarin kita baru diberitau bahwa verifikasi faktualnya itu besok, baru tadi malam kita rapat sama KPU di kantornya,” tutur Nuzul.

Sesi berfoto bersama usai verifikasi oleh KPUD Sultra. (Foto: Ruslan)

Tambah Nuzul, memang sebelumnya pihak DPW PSI Sultra sudah mengetahui bahwa persyaratan ketika terdapat pengurus yang tidak hadir itu harus dinyatakan dengan surat keterangan dari pihak yang bersangkutan.

Nuzul juga menuturkan, verifikasi faktual hari ini, ada tiga pengurus DPW PSI yang tidak hadir. Dia mengungkapkan, pengurus DPW PSI ada 7 kepengurusan. Namun untuk yang lainnya bukan menjadi persyaratan.

“Yang tidak hadir ini adalah wakil ketua I dan wakil ketua II, dan sekretaris bendahara,” tutupnya.

Reporter: Ruslan
Editor: Jubirman

Terkini