BREAKING NEWSHUKUM & KRIMINALINTERNASIONALKEJAKSAANMILITERNASIONALPERTAMBANGANSULTRA

6 Organisasi dan Komisi III DPR RI Desak Kejagung Periksa Istri Gubernur ASR yang Diduga Berafiliasi dengan Arif Kurniawan Kasus Tambang Nikel di Sultra

6 Organisasi Dan Komisi III DPR RI Desak Kejagung Periksa Istri Gubernur ASR yang Diduga Berafiliasi dengan Arif Kurniawan Kasus Tambang Nikel di Sultra

KENDARI, Mediakendari.com – Sebanyak 6  organisasi yang desak Kejagung periksa istri Gubernur ASR yang berafiliasi dengan Aarif Kurniawan atas kasus pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Ke 6 organisasi inti yang secara eksplisit menyebut nama Arinta Nila Hapsari (ANH) dan Arif Kurniawan (AK) dalam desakannya pemeriksaan.

1 WALHI Sultra  Laporan + Pernyataan November 2026 Laporan Kabaena Jilid II

2 Satya Bumi Laporan Investigasi November 2026 Laporan Kabaena Jilid II

3. CERI Ungkap Data AHU + Desakan Januari 2025 – November 2026 Data AHU ANH 25% TSM, 30% Baula, 70% KKP

4. Konsorsium Lembaga Mahasiswa Sultra Menggugat Pernyataan + Desakan 13 November 2026 Desak periksa ANH + AN

5 AP2 Sultra melakukan Aksi Demo di Kejagung 16 November 2026 dengan jumlah masa aksi 30 orang demo.

6. BADKO HMI Sultra melakukan Rilis Pers Resmi November 2026 7 Tuntutan, Rilis Pers.

1. WALHI SULTRA – Yang Pertama Bongkar Lewat Laporan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Satya Bumi mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2013–2025.

Direktur WALHI Sultra, Andi Rahman, menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus menelusuri seluruh struktur kepemilikan perusahaan, hubungan bisnis, transaksi keuangan, serta kemungkinan keterlibatan penyelenggara negara dalam memberikan perlindungan maupun kemudahan terhadap aktivitas pertambangan bermasalah.

Dalam laporan tersebut, terdapat temuan mengenai indikasi keterkaitan jaringan bisnis Arif Kurniawan dengan lingkungan keluarga Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka.

Jejak hubungan korporasi itu tidak berhenti di sana. Nama Arif Kurniawan juga tercatat sebagai Direktur Utama PT Tribhuwana Sukses Mandiri (TSM), perusahaan yang salah satu pemegang sahamnya adalah Arinta Nila Hapsari, istri Gubernur Sultra.

Bagi WALHI Sultra, keterkaitan tersebut menjadi salah satu aspek penting yang perlu ditelusuri aparat penegak hukum, terutama untuk memastikan tidak adanya konflik kepentingan dalam hubungan bisnis antara pengusaha yang dikaitkan dengan perkara pertambangan dan pihak yang memiliki hubungan

2. SATYA BUMI – Penulis Laporan Kabaena Jilid II.

Satya Bumi adalah penulis laporan investigasi yang jadi dasar semua desakan ini.

Dalam laporan investigasi bertajuk Kabaena Jilid II: Menelusuri Pintu Awal Kerusakan dari Jejaring Politically Exposed Persons , WALHI dan Satya Bumi memetakan sejumlah jaringan korporasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas pertambangan nikel di Pulau Kabaena.

Salah satu nama yang menjadi perhatian adalah Arif Kurniawan, yang disebut memiliki hubungan bisnis melalui sejumlah perusahaan pertambangan.

Dalam laporan tersebut, Arif Kurniawan tercatat sebagai Direktur Utama PT Rowan Sukses Investama. Perusahaan itu disebut menjadi salah satu pemegang saham PT Anugerah Mineral Indonesia (AMI) atau AMINDO.

Selain itu, nama Arif juga tercatat sebagai Direktur Utama PT Tribhuwana Sukses Mandiri. Perusahaan tersebut diketahui memiliki Arinta Nila Hapsari sebagai salah satu pemegang sahamnya.

WALHI dan Satya Bumi menilai struktur kepemilikan perusahaan serta hubungan antaraktor bisnis perlu ditelusuri secara transparan untuk memastikan tidak terjadi konflik kepentingan maupun penyalahgunaan pengaruh dalam tata kelola pertambangan.

Organisasi lingkungan tersebut juga mendorong Kejagung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri kemungkinan konflik kepentingan dalam jaringan bisnis yang terungkap melalui laporan investigasi Satya Bumi.

3. CERI – Yang Ungkap Data AHU ANH.

Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) adalah yang pertama ungkap data AHU ANH, Bosku, sejak Januari 2025!

Sorotan terhadap PT TSM semakin menguat setelah Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, mengungkap data kepemilikan saham berdasarkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Arinta Nila Hapsari, istri Gubernur Sultra, disebut tercatat memiliki 25 persen saham PT TSM.

Selain itu, Arinta tercatat memiliki 30 persen saham senilai Rp18 miliar di PT Baula Petra Buana dan 70 persen saham senilai Rp1,75 miliar di PT Kabaena Kromit Prathama.

Dalam penelusuran terhadap PT TSM, nama Arif Kurniawan juga disebut memiliki keterkaitan dengan pengendalian saham melalui PT Dua Delapan Resources (DDR).

Yusri mendesak Kejagung menelusuri struktur kepemilikan dan hubungan bisnis tersebut guna memastikan siapa pemilik manfaat sebenarnya serta pihak yang mengendalikan kegiatan perusahaan.

Yusri juga menyoroti laporan dugaan aktivitas tambang ilegal PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) yang sebelumnya disampaikan Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sultra kepada Kejagung pada 2024 dan 2025.

Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) menilai penyidikan dugaan korupsi tata kelola nikel Sulawesi Tenggara oleh Kejaksaan Agung berjalan terlambat meski laporan masyarakat sudah masuk sejak 2024. Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman mempertanyakan mengapa penggeledahan enam tempat.

4. KONSORSIUM LEMBAGA MAHASISWA SULTRA MENGGUGAT.

Desak Periksa ANH + Anaknya!

Koordinator Konsorsium Lembaga Mahasiswa Sultra Menggugat, Arnol Ibnu Rasyid, meminta Kejagung tidak berhenti pada penelusuran enam perusahaan yang telah masuk dalam penyidikan. Ia mendesak penyidik turut menelusuri dugaan hubungan bisnis AK dengan PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS), perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana.

Berdasarkan penelusuran Mongabay yang dipublikasikan pada Juli 2026, sebelum perubahan data perseroan pada 21 Maret 2024, PT BDTA tercatat memiliki 25 persen saham PT TMS. Di dalam PT BDTA, Alaniah Nisrina tercatat memiliki 99 persen saham, sedangkan Arinta Nila Hapsari memiliki 1 persen saham.

Keduanya merupakan anak dan istri Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka.

Ia secara khusus mendesak Kejagung memeriksa Alaniah Nisrina (AN) dan Arinta Nila Hapsari (ANH) untuk mengklarifikasi dugaan keterkaitan keduanya dengan aktivitas pertambangan PT TMS dan jaringan bisnis yang sedang diusut.

“Jika terdapat hubungan kepemilikan, transaksi saham, maupun aliran keuntungan yang berkaitan dengan AK, semuanya harus dibuka secara terang. Kami mendesak Kejagung memeriksa AN dan ANH agar tidak ada pihak yang luput dari proses penegakan hukum,” tegasnya.

Koordinator Konsorsium Lembaga Mahasiswa Sultra Menggugat, Arnol Ibnu Rasyid, menyampaikan bahwa nama Arif Kurniawan (AK) disebut memiliki hubungan bisnis dengan ANH melalui PT Tribhuwana Sukses Mandiri. AK diketahui menjabat sebagai Direktur Utama perusahaan tersebut, sementara ANH tercatat sebagai salah satu pemegang saham.

Selain itu, penelusuran data administrasi badan hukum juga menyebutkan adanya kepemilikan saham ANH pada beberapa perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan nikel,” ucapnya, Jum’at (13/11/2026).

Munculnya nama istri Gubernur Sultra dalam struktur kepemilikan perusahaan yang disebut memiliki keterkaitan dengan jejaring bisnis AK dinilai perlu mendapat perhatian serius aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung RI.

Oleh karena itu, Kejagung didesak melakukan pendalaman terhadap hubungan kepemilikan saham, aliran transaksi keuangan, serta kemungkinan adanya konflik kepentingan yang berkaitan dengan jabatan publik.

5. AP2 SULTRA – Demo Langsung Di Kejagung.

Aliansi Pemuda dan Pergerakan (AP2) Sultra / Aliansi Pemuda dan Pelajar Indonesia (AP2) adalah yang paling keras, demo langsung di Kejagung.

Sekitar 30 orang yang tergabung dalam Lembaga Aliansi Pemuda dan Pelajar Indonesia (AP2) menggelar aksi unjuk rasa di gerbang belakang Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jalan Raya Bulungan, Kelurahan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).

Dalam aksi tersebut, massa yang dipimpin La Ode Yasir Mukadir menyuarakan desakan agar Kejaksaan Agung mengusut dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam persoalan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Dalam orasinya, AP2 meminta Tim Pengamanan Kawasan Hutan (PKH) Kejaksaan Agung untuk mendalami dugaan keterkaitan Gubernur Sulawesi Tenggara ASR dengan perkara korupsi pertambangan yang menyeret nama Arif Kurniawan, yang disebut sebagai buronan negara.

Desakan itu disampaikan Dewan Pembina DPP Aliansi Pemuda dan Pergerakan (AP2) Sultra, La Ode Hasanuddin Kansi.

Ia meminta Kejagung memeriksa seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan PT TSM, termasuk apabila ditemukan indikasi yang mengarah kepada Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR) maupun pengusaha nikel Arif Kurniawan (AK) yang disebut sebagai Raja Nikel.

“Kejagung jangan hanya menjadikan perusahaan sebagai pintu masuk penyidikan. Bongkar siapa pemilik manfaat sebenarnya, siapa yang mengendalikan perusahaan, bagaimana proses perizinannya, siapa yang memberikan kewenangan, dan ke mana aliran keuntungan pertambangan itu mengalir,” tegas La Ode Hasanuddin Kansi kepada media massa, Selasa (10/11/2026).

6. BADKO HMI SULTRA – Rilis Pers 7 Tuntutan!

BADKO HMI Sulawesi Tenggara menaruh perhatian serius terhadap jejaring perusahaan yang menghubungkan nama pengusaha Arif Kurniawan dengan Arinta Nila Hapsari, istri Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka (ASR).

Berdasarkan dokumen dan pemberitaan penelusuran kepemilikan perusahaan, nama Arinta disebut memiliki keterkaitan saham dengan beberapa perusahaan, antara lain:

– PT Baula Petra Buana: disebut memiliki 30% saham.
– PT Kabaena Kromit Prathama: disebut memiliki 70% saham.
– PT Tribhuwana Sukses Mandiri: disebut memiliki 25% saham.
– PT Bintang Delapan Tujuh Abadi: disebut memiliki 1% saham, sementara perusahaan tersebut tercatat memiliki 25% saham PT Tonia Mitra Sejahtera.

BADKO HMI SULTRA Menegaskan hubungan keluarga dengan pejabat publik tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari transparansi.

“Kami tidak menyatakan ASR telah terbukti menjadi beneficial owner perusahaan-perusahaan tersebut. Namun, dugaan mengenai kemungkinan adanya manfaat akhir atau konflik kepentingan harus diuji secara independen oleh aparat penegak hukum,* kata Sekum Badko.HMI, Aswar.

BADKO HMI mengajukan 7 tuntutan, yang intinya: telusuri beneficial owner AK, periksa saham ANH, periksa konflik kepentingan keluarga ASR, dengan melibatkan PPATK

“Uji aliran dana Pilgub dan LSP, periksa lingkungan PT TMS, dan bekerja independen,” ujar Aswar.

Tak hanya itu,Komisi III DPR RI – Desak Kejagung Ungkap Beking AK

Komisi III mendesak Kejaksaan Agung mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi beking atau pelindung di balik operasi tambang ilegal milik Arif Kurniawan (AK) di Sulawesi Tenggara selama periode 2013-2025.

Teranyar, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku masih mendalami dugaan keterkaitan bos nikel Arif Kurniawan (AK) dengan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Hal itu disampaikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kuntadi usai menghadiri rakor di Kemenko Polkam pada Senin (9/11).

Laporan : Tim Redaksi

Exit mobile version