MUNA – Masih mengaku sebagai ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Muna, Laode Adi Murad menuai kecaman dari DPD I KNPI Sulawesi Tenggara (Sultra) versi Amsar.
Padahal diketahui jika masa kepengurusan KNPI Muna periode 2017-2020 telah berakhir sejak tahun lalu, dimana secara prosedur Adi Murad tidak lagi menjabat ketua atau telah di caretaker.
Namun seakan tak acuh soal legalitas organisasi, Adi Murad justru kerap muncul dengan masih membawa embel embel KNPI ke ruang publik belakangan terakhir.
Hal itu tentu langsung memantik perhatian Ketua DPD KNPI Sultra, Amsar. Ia menyayangkan atas ulah nyeleneh Adi Murad yang masih mengaku-ngaku ketua KNPI Muna padahal pihaknya telah mengundang untuk melakukan klarifikasi namun tak pernah dihadiri.
“Harusnya itu Bung Adi patuhi aturan organisasi, SK nya itu sudah berakhir dan sudah di caretaker artinya bukan lagi ketua jadi jangan sampai dia masih mengaku lagi ketua KNPI Muna,” beber Amsar pada MediaKendari, Jumat 31 Desember 2021.
Amsar menilai kepengurusan KNPI Muna dibawah kendali Adi Murad selama ini tidak pernah berkoordinasi dengan DPD KNPI Sultra. Parahnya diduga ada pelanggaran berat yang dilakukan termasuk tidak ada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan tidak pernah mengggelar Musda.
“Harusnya KNPI ini dijaga baik-baik muaranya jangan dibuat semaunya sendiri, ini KNPI bung Adi jangan dirusaki karena ego kepentingan pribadi apalagi dijadikan alat pragmatis,” tukasnya.
Tak hanya itu, transparansi dalam pengelolaan aset dan keuangan KNPI Muna dimasa jabatan Adi Murad sebagai ketua turut dipertanyakan oleh salah satu perwakilan organisasi kepemudaan (OKP) di Muna.
Sebab diketahui ada sejumlah aset yang dibeli termasuk dana hibah Pemkab Muna dengan nominal cukup fantastis yakni 100 juta setiap tahun yang diterima, namun sayangnya kegiatan kepemudaan KNPI Muna terkesan tidak pernah jelas dan hanya sebagai partisipan saja.
“Menarik dibuka ke publik terkait pengelolaan dana hibah dan aset yang dimiliki KNPI Muna jangan sampai diprivatisasi karena KNPI milik pemuda bukan milik genk tertentu atau orang per orang,” ungkap Aswin Rudi.
Penulis : Arto Rasyid
