KENDARI, MEDIAKENDARI.com – Pemerintah Desa Namu bersama pengelola sekaligus pendamping Desa Wisata Namu akhirnya angkat bicara menanggapi pemberitaan sebelumnya terkait pengelolaan Pantai Namu yang dinilai menuai kritik.
Pemerintah desa menegaskan bahwa pengelolaan Desa Wisata Namu dilaksanakan secara terbuka, berbasis data, serta berpedoman pada regulasi yang berlaku. Seluruh proses pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, diklaim dapat diakses oleh publik.
“Selama libur Natal dan Tahun Baru, saya berada penuh di desa untuk memastikan pelayanan serta keselamatan pengunjung. Jika wartawan masuk dan beraktivitas di desa, pasti melewati rumah saya atau pusat informasi wisata yang lokasinya dekat dengan area camping,” ungkap Kepala Desa Namu, Nikson.
Ia menjelaskan, seluruh data terkait pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Namu tersedia secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan.
“Kami sangat terbuka kepada media. Puluhan media lokal hingga nasional sudah datang, menginap, dan meliput langsung di desa kami. Kritik itu hal yang wajar, tetapi sebaiknya disampaikan berdasarkan data yang faktual dan narasumber yang tepat,” tegasnya.
Hal senada disampaikan pendamping sekaligus pengelola Desa Wisata Namu, Ahmad Nizar. Ia menilai pemberitaan sebelumnya terkesan tendensius dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kerja jurnalistik yang berimbang.
“Sebagai orang yang memahami pola kerja jurnalistik, tentu kami menyayangkan hal tersebut. Namun kami tetap mengapresiasi adanya ruang hak jawab, sehingga informasi yang kurang tepat dapat diluruskan,” ungkap Nizar, Rabu, 7 Januari 2026.
Menurutnya, seluruh data pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Namu telah terdokumentasi dengan baik serta dilaporkan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga kementerian terkait.
Bahkan, Desa Wisata Namu tercatat aktif dalam platform Jadesta milik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dapat diakses secara terbuka oleh publik.
“Selama tiga tahun terakhir, seluruh data pengelolaan kami terekam dan diverifikasi. Terakhir, Desa Wisata Namu mengikuti assessment Wonderful Indonesia Award 2025 dengan 126 indikator penilaian yang harus dibuktikan melalui dokumen, visual, dan wawancara lapangan. Semua tahapan tersebut kami lalui,” jelasnya.
Nizar juga mengungkapkan bahwa Desa Wisata Namu telah memiliki masterplan pengembangan yang terus dievaluasi dan disempurnakan secara berkala. Seluruh dokumen pendukung, standar operasional prosedur (SOP), hingga laporan keuangan tersedia dan dipajang di Tourism Information Center (TIC) yang berada di sekitar kawasan wisata.
“Tidak ada data yang kami tutupi. Seluruh aktivitas pengelolaan berjalan sesuai legalitas, mulai dari Peraturan Desa hingga Peraturan Daerah. Laporan keuangan pun disampaikan secara berjenjang hingga ke tingkat provinsi dan kementerian,” tegasnya.
Pihak pengelola Desa Wisata Namu menegaskan komitmennya untuk tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak. Mereka bahkan menyatakan siap berdialog secara terbuka guna memastikan pengelolaan desa wisata berjalan sesuai prinsip yang benar.
“Kami sangat terbuka untuk berdiskusi dan bertatap muka dengan siapa saja. Kritik itu penting, asalkan dilandasi pemahaman yang utuh tentang konsep desa wisata, bukan sekadar melihatnya sebagai pengelolaan objek wisata semata,” pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah warga dan pengunjung menilai fasilitas pendukung wisata di Pantai Namu masih terbatas dan sebagian tidak terawat dengan baik.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dalam pengembangan destinasi wisata tersebut.
Beberapa sarana penunjang yang sebelumnya dibangun dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Selain itu, pemeliharaan fasilitas juga dianggap kurang optimal sehingga sebagian tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Salah seorang warga setempat yang engan disebutkan namanya menyampaikan bahwa Pantai Namu memiliki potensi wisata yang besar, namun belum diimbangi dengan pengelolaan yang serius dan berkelanjutan.
“Pantai Namu ini sebenarnya punya potensi besar. Sayangnya, pengelolaannya terkesan setengah-setengah. Setelah dibangun, tidak ada tindak lanjut yang jelas sehingga fasilitas dibiarkan begitu saja,” ungkap saat ditemui, Senin, 5 Januari 2025.
Kritik juga diarahkan pada minimnya informasi terbuka terkait program pengembangan dan penggunaan anggaran Pantai Namu. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi mengenai capaian program, evaluasi kegiatan, maupun rencana lanjutan pengelolaan destinasi tersebut.
Warga lainnya berinisial An menilai, Dinas Pariwisata Konsel perlu melakukan evaluasi menyeluruh, tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada konsep pengelolaan tidak maksimal.
“Pembangunan wisata tidak cukup hanya membangun fasilitas. Harus ada manajemen yang jelas, perawatan berkelanjutan, dan pelibatan masyarakat secara aktif agar wisata bisa berkembang,” kata An. (A)
Laporan: Ahmad Mubarak
