oleh

Arah Politik Daulat Ekonomi Rakyat

-OPINI-152 dibaca

Oleh : Rusli

Tulisan – Ungkapan sederhana“Rusli 25/11/2020, Menjelang pemilihan kepala daerah beberapa daerah yang ada di Indonesia, isu pendidikan reformasi birokrasi, pelayanan publik, penataan kawasan perkotaan, ekonomi, dan politik menjadi salah satu isu ini sangat hangat dan selalu menjadi sentral pembicaraan dari kalangan bawah sampai kalangan atas oleh para politisi.

Isu-isu penting di bidang ekonomi, seperti inflasi, kemiskinan, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi menjadi topik utama. Misalnya, di level nasional ketika salah satu politisi mengatakan bahwa harga-harga mahal, sebenarnya dia bicara tentang inflasi.

Karenanya dibutuhkan konsistensi dan kekuatan hukum dan politik yang lebih kokoh dalam konteks relasi kuasa untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang selaras, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam konteks kajian zonasi, daya dukung daya tampung, valuasi ekonomi antar sektor, perlu segera diselesaikan dengan meminimalisir dominasi penguntungan kepentingan pihak pebisnis semata.

Di level internasional, perang dagang antara AS dan Tiongkok merupakan perpaduan kebijakan politik dan ekonomi kedua negara itu. Keterkaitan yang erat antara ilmu ekonomi dan politik sudah disadari sejak dahulu.

Sayangnya, sangat sedikit politisi yang memiliki pemahaman yang baik terhadap ilmu ekonomi sehingga ketika mereka bicara bagaimana kinerja perekonomian suatu negara, justru kerap kali menjadi blunder.
Dalam pendekatan kritis yakni yang diwakili dengan terminologi pendekatan Marxisme terdapat tiga kelompok pendekatan yakni pendekatan strukturalist, ekonomi-politik dan pendekatan kulturalis.

Seperti halnya dalam pendekatan ekonomi politik, dalam studi kebudayaan terdapat berbagai varian yang antara lain ditunjukkan dengan pengelompokkan berikut: dekonstruksi, rekonstruksi dan strukturalis.

Pengelompokan lainnya (Golding dan Murdock, 1996) adalah analisis teks, analisis relasional dan supremasi khalayak. Sementara itu, pendekatan ekonomi–politik menunjukkan sikap keterbukaannya untuk “mendekati” studi kebudayaan yang ditunjukkan oleh telaah Mosco (1996) melalui integral epistemology-nya.

Salah satu yang diungkapkannya adalah bahwa ekonomi politik merupakan salah satu entry point untuk mempelajari studi kebijakan dan studi kebudayaan atau ekonomi politik media.

Karenanya setiap preferensi yang muncul harus diukur dan dipetakan oleh para aktor demi tujuan di atas, hingga di akhir dapat menjadi tolak ukur seberapa besar kadar kepentingan aktor yang menjadi motivasi utama di balik pengambilan sebuah alternatif keputusan atau kebijakan publik

Tiga area dalam ekonomi politis komunikasi menurut Goulding dan Murdock (1998) adalah:

1. Hubungan antara produksi barangbarang budaya dengan pentingnya anggapan keterbatasan (tetapi tidak sepenuhnya menentukan) dampak dari produksi budaya terhadap konsumsi budaya.

2. Ekonomi politis dari teks yakni untuk menggambarkan bagaimana representasi berhubungan dengan ekonomi politis dari konsumsi budaya.

3. Ekonomi politis konsumsi budaya, untuk menggambarkan hubungan antara benda-benda dengan ketidaksamaan budaya dimana ekonomi politik khususnya dialamatkan.

Analisis ekonomi-politik menurut Goulding dan Murdock (1996) berkenaan dengan produksi makna sebagai praktek kekuasaan, analisis tekstual dan konsumsi media.

Dalam tinjauan negara – negara maju ini dalam proses sejarah pembangunannya telah berhasil membangun tata aturan (kelembagaan) social, ekonomi dan politik yang perlukan oleh masyarakatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara negara–negara berkembang yang dalam proses pembangunannya di lihat dari tata aturan social, ekonomi dan politiknya. Cenderung mempunyai derajat aturan yang masih belum menemukan tupoksinya sebagai negara berkembang di bandingkan dengan negara maju, sehingga walaupun negara terlihat kaya dengan sumber daya alam, tetap saja negara ini terlihat gagal dalam pembangunan ekonominya.

Terkini