Reporter : Kardin
Editor : Kang Upik
KENDARI – Terpidana kasus korupsi, yakni dua Mantan Walikota Kendari, Asrun dan Adriatma Dwi Putra (ADP) tidak mendapatkan pengurangan masa tahanan atau remisi di tahun 2019 ini.
Menurut Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara (Sultra), Sofyan, kedua bapak dan anak itu, tidak masuk dalam daftar penerima remisi tahun ini.
“Memang ada beberapa Napi yang dapat remisi tahun ini. Tapi Asrun dan ADP tidak masuk dalam daftar remisi,” ujarnya, Rabu (7/8/2019).
BACA JUGA :
- KEPMEN 365 SOLUSI LAPANGAN KERJA, Ketua Pokdarkamtibmas, Rusmin Abdul Gani Minta Menteri ESDM Bahlil Implementasi Sampai ke Lapangan
- Quick Wins Kapolri, Polda Sultra Edukasi Bahaya Judi Online dan Penipuan Digital di SMAN 5 Kendari
- Komisaris MEK TV Serahkan Penghargaan kepada Kasi PAPBB Kejari Konawe usai Live Bahas Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti
- Gempar NASIONAL, Projo: Gibran Mundur dari Wapres, Surat Pengunduran Sudah Diserahkan ke Prabowo di Halim, Istana Belum Bicara
- REKOR BURUK! Baru Di Era ASR, Komisi Informasi Sultra Kosong Total! UU KIP Dilanggar, Hak Rakyat Dimatikan
- KI SULTRA LUMPUH, Kekosongan Komisioner Berlarut, Kadis Kominfo Andi Syahrir Pilih Bungkam, Siapa yang Pakai Sisa Anggaran, Rakyat Mau Minta Informasi ke Siapa?
Menurutnya, warga binaan akan menerima remisi khusus yakni pada saat perayaan Idul Adha dan remisi umum pada setiap tanggal 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan Indonesia.
“Itu mengacu pada PP (Peraturan Pemerintah, red) Nomor 99 tahun 2012 atas perubahan kedua dari PP 32 tahun 1999,” jelasnya. (A)
