Reporter: Syaud Al Faisal
LABUNGKARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) bakal memanggil tim gugus tugas covid-19 untuk membahas transparansi anggaran.
Hal tersebut sebagaimana diungkapkan, Ketua Komisi III DPRD Buteng Tasman bahwa hasil rapat internal DPRD bersepakat akan mengundang tim gugus tugas Buton Tengah.
“Insya Allah hari senin kita akan rapat bersama eksekutif sambil menunggu Pak Sekda selesai karantina, namun yang harus dipahami bahwa Covid ini belum berakhir dan kita tidak bisa memprediksi sampai kapan batasnya. Selama covid ini berjalan anggarannya pun masih berjalan,” ujar Buteng Tasman.
Pernyatan tersebut disampaikan saat menerima masa demonstran dari Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) di Kantor DPRD Buteng, Senin 31 Agustus 2020.
Ia juga mengungkapkan, anggaran covid-19 berjumlah Rp 19 milyar, terbagi dalam dua item yakni Rp 6 milyar tersebar ditiap dinas, dan Rp 13 milyar untuk belanja tak terduga.
Politisi PKS ini juga mengapresiasi demonstrasi LPKP, karena mengoreksi kebijakan penggunaan anggaran covid 19. “Kami sangat apresiasi aksi demontrasi ini dimana hal ini merupakan suntikan energi bagi kita,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Buteng Bobi Ertanto menjelaskan, pihanya masih melakukan fungsi pengawasan anggaran covid 19. Hal tersebut dibuktikan dengan digantinya kepala dinas sosial.
“Saya ingin tegaskan kepada kawan-kawan. Apa yang menjadi subtasi keluhan yaitu masalah dana covid. Banyak agenda yang kami sudah kerjakan, dicopotnya kadis sosial merupakan bagian juga dari fungsi pengawasan DPRD,” kata Bobi.
Legislator asal Kecamatan Talaga ini juga menegaskan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, salah satunya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama eksekutif.
“Agar tidak adanya asumsi liar yang akan terjadi ditengah masyarakat. Banyak agenda yang kami lakukan hanya saja ada beberapa kendala, misalnya pak Yusuf Kepala BNPB di lantik di Provinsi serta pak Sekda terpapar korona,” ujarnya.
Dalam aksinya, Koordinator Lapangan LPKP, Hasan mengatakan hingga sekarang pemerintah daerah Buteng tidak berniat baik dalam transparansi anggaran Covid 19.
“Ini aksi ketiga, kami aksi sejak tanggal 6 juli, 18 agustus dan parahnya hingga sekarang niat baik pemerintah daerah tidak ada, enggan membuka data tersebut,” kata Hasan dalam orasinya.
Ia juga menyesalkan sikap DPRD Buteng yang hingga saat ini tidak membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawal penggunaan anggaran penanganan covid 19.
Hasan juga meminta DPRD untuk mendesak Pemda agar membuka data rincian penggunaan anggaran covid-19, yang telah digunakan dalam penanganan pandemi.
“Kami meminta wakil rakyat untuk bersama-sama meminta kepada pemerintah daerah agar membuka rincian anggaran covid yang sudah digunakan, agar fungsi pengawasan DPRD dapat berjalan,” tegasnya. (2/2)
