KONUT, MEDIAKENDARI.COM – Angka stunting di Sulawesi Tenggara (Sultra), khususnya Kabupaten Konawe Utara (Konut) menduduki urutan kedua yang mengalami penurunan.
Menurut Survey Status Gizi Indonesia (SSGI), persentase data stunting Kabupaten Konut turun yakni dari 29,5 persen pada Tahun 2021 menjadi 21.6 persen di Tahun 2022.
Hal ini disampaikan langsung oleh Plh. Sekertaris Daerah, Bapak Tasman melalui Rapat Audiensi dan Koordinasi bersama Tim Satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Tenggara dan berbagai lintas sektor Dinas terkait di Aula Graha Kencana Konasara Kab. Konut, Rabu (1/3/2023).
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara (BKKBN Sultra) melalui Ketua Tim Kerja Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi, Agus Salim, SE.,MM mengapresiasi Kabupaten Konut dalam kerja kerasnya menurunkan angka stunting. Agus berharap, angka stunting di Konut dapat turun menjadi zero stunting.
Pada kesempatan audiensi ini, membahas berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Konut serta berbagai strategi dan solusi dalam upaya menurunkan data Stunting terkhusus di wilayah Kabupaten Konut untuk tahun 2023 ini.
Agus mengatakan upaya dalam percepatan penurunan stunting dapat dilakukan dalam berbagai hal, diantaranya peran Pemerintah Daerah untuk menerapkan Bapak Asuh Stunting yang dapat memberikan kesejahteraan kepada keluarga yang berisiko stunting.
Selain itu, sikronisasi data pemberian bantuan pada keluarga berisiko Stunting untuk menghindari pemberian bantuan yang tumpang tindih. Selain itu sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan aplikasi Elsimil untuk para calon pengantin (catin).
“Mengakses aplikasi ELSIMIL 3 bulan Pra-Nikah nikah untuk para catin sehingga bisa terdeteksi dari awal agar bisa menentukan sasaran intervensi Kasus Stunting”. Kata Agus.
Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Kementrian Agama Konawe Utara mengatakan tengah gencar melakukan sosialisasi program PRANIKAH ke sekolah-sekolah.
Kementrian agama sepakat tidak akan menghadiri dan akan membuat surat penolakan terhadap KUA terkait pernikahan di bawah Umur.
“Tidak akan ada proses pernikahan terjadi Ketika usia 17 tahun dan di wajibkan 3 bulan pra-nikah ada surat keterangan dari BKKBN dan Posyandu” dengan tegas di sampaikan oleh Perwakilan Dinas Kementrian Agama Konawe utara.
Pada Kesempatan yang sama, Program Manager Bidang Data Evaluasi dan Pemantauan Satgas Stunting Provinsi Sultra, Hans Aristarcus Rompas, SH.,M.AP mengatakan peran proaktif dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Tim Percepatan Stunting Kab. Konut sangat dibutuhkan.
“Peran pemerintah Daerah dalam hal ini Tim Percepatan Stunting Kab. Konawe Utara bisa lebih Proaktif lagi kemudian bagaimana bisa memberikan kontribusinya terhadap inovasi dan terobosan terhadap percepatan penurunan stunting”. Ujar Hans.
Dari 8 Aksi Konvergensi yang telah dilakukan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku Koordinator Prevalensi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Konut mengatakan bahwa sistem menejemen data stunting mengalami kelemahan di kecepatan dan ketepatan sinkronisasi data, namun hal ini terus dimaksimalkan di Tahun 2023.
Selain itu Dinkes Konut menyampaikan masalah program suplai makanan tambahan yang membutuhkan pengawasan khusus setiap harinya, selain itu juga adanya penambahan kasus stunting yang telat terdeteksi hal ini terjadi karena kurang aktifnya posyandu dimasyarakat.
Dinas DPMD mengatakan penganggaran dana Desa untuk stunting sudah dialokasikan sebesar 10% baik intervensi secara tidak langsung maupun intervensi secara langsung sebagai upaya penurunan Kasus Stunting di kab. Konut.
Perlunya Regulasi yang sejalan antara Kepala Desa dan Kementrian Agama untuk mengeluarkan surat keterangan ijin Nikah serta mewajibkan semua keluarga yang mempunyai balita untuk mengikutkan Posyandu.
Upaya Pemerintah Kab. Konawe Utara untuk menyusun strategi besama Bupati dan melibatkan seluruh lintas Sektor agar bisa memantau seluruh kegiatan yang di lakukan dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting. Tutup Agus.
Dari hasil rapat tersebut diperlukan Rapat Evaluasi setiap bulannya untuk menghindari pemberian bantuan salah sasaran terhadap keluarga yang beresiko stunting setiap tahun dari BKKBN, melakukan verifikasi dan validasi data dalam hal ini Ibu hamil, catin yang setiap tahun mengalami perubahan.
