Reporter: Safrudin Daram
Editor : Taya
BURUNGA – Bupati Kabupaten Buton Utara (Butur), Abu Hasan secara resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2018. Dokumen ini diserahkan dalam rapat sidang Paripurna di kantor DPRD Kabupaten Butur, Selasa (16/7/19).
Dalam sambutannya, Abu Hasan mengatakan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Buton Utara atas terselenggaranya rapat paripurna tersebut.
Upaya dan kerja sama dalam pengelolahan keuangan daerah tahun 2018 menjadi bukti kuatnya komitmen penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dan DPRD Butur.
“Hal itu bisa dilihat dengan diraihnya predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Berturut-turut selama dua tahun,” ucap Abu Hasan.
BACA JUGA :
- Gempar NASIONAL, Projo: Gibran Mundur dari Wapres, Surat Pengunduran Sudah Diserahkan ke Prabowo di Halim, Istana Belum Bicara
- REKOR BURUK! Baru Di Era ASR, Komisi Informasi Sultra Kosong Total! UU KIP Dilanggar, Hak Rakyat Dimatikan
- KI SULTRA LUMPUH, Kekosongan Komisioner Berlarut, Kadis Kominfo Andi Syahrir Pilih Bungkam, Siapa yang Pakai Sisa Anggaran, Rakyat Mau Minta Informasi ke Siapa?
- Kuras APBD Miliaran Rupiah untuk Pameran Inovasi, HAM KONAWE Laporkan Bupati dan Seluruh Kades-Lurah Se Konawe di Kejati Sultra
- Terkait Kasus PT BSJ, PT KAA dan PT KSM, Ampuh Sultra Dorong Kejagung Periksa Bos Lamborgini Inisial JY.
- Kepmen ESDM 365 Jangan Hanya Menjadi Angin Surga Bagi Pengusaha Lokal : Pemerintah Harus Buktikan Keberpihakannya
Menurut Mantan Karo Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini, pihaknya saat ini mampu membenahi sistem dan menajemen pengelolahan keuangan. “Pelaksanaan sebagai program dan kegiatan pembangunan, sekarang telah jauh lebih baik dan usaha kita selama ini telah membuahkan hasil yang gemilang,” katanya.
Kata Abu Hasan, pertanggungjawaban tersebut penting sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan APBD kepada masyarakat khususnya masyarakat Buton Utara yang direpresentasikan anggota DPRD yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realitas anggaran dan kinerja suatu entitas pelaporan yang bermanfaat dalam membuat dan mengevaluasi alokasi sumber daya yang ada.
“Saya juga meminta dan berharap kepada seluruh OPD lingkup Buton Utara untuk mengikuti jalannya bagaimana proses pembahasan yang disajikan dewan dalam beberapa waktu kedepan,” pungkasnya. (a)
