KENDARI – Lembaga Pemerhati Infrastruktur Daerah dan Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (Lepidak-Sultra), telah melaporkan Bupati Konawe Utara (Konut) Provinsi Sultra, Ruksamin ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sekretaris Jenderal Lepidak Sultra, Mawan mengaku telah memiliki bukti-bukti yang cukup kuat pada pelaporan Ruksamin.
Kata Mawan, Bupati Konut diduga memerintahkan Kepala Dinas di Konut untuk mengumpul uang masing-masing Rp 100 juta, sementara Kepala Bidang di lingkup SKPD Konut masing-masing dipatok Rp 50 juta untuk disetorkan kepada salah satu Paslon Gubernur Sultra.
Lanjutnya, sebagai kolektor dana, Bupati Konut mempercayakan dua orang untuk mengumpul uang dari Kadis dan Kabid se-Konut.
Keduanya adalah Sekda Konut, dan Marten selaku Kadis Keuangan. Adapun sumber dana tersebut berasal dari dana rutin SKPD yang dicairkan pada Jum’at tanggal 22 Juni 2018 lalu.
“Jadi pelanggaran ini, dari kemarin hanya kami tidak mau ekspos ke publik untuk menjaga netralitas Pilkada jangan sampai kami dianggap memihak ke salah satu Paslon di Pilgub atau Pilbup karena Bupati Konut salah satu ketua Tim Pemenangan Paslon Pilgub dan Pilbup serta melekat Ketua Partai Pendukung,” paparnya.
Pihak Lepidak sendiri bersama LSM di Jakarta telah melayangkan surat laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan akan diteruskan ke Ombudsman RI terkait pelanggaran tersebut.
“Kami berharap sebagai masyarakat Sultra agar KPK menindaklanjuti secepatnya hal ini untuk dilakukan tangkap tangan agar tercipta Pilkada berintegritas dan bersih,” harap Mawan konferensi pers, pada Rabu (10/07/2018).
Untuk mendesak penanganan kasus dimaksud, Pihaknya bakal melakukan aksi demonstrasi di KPK dan di kantor Ombudsman RI bersama LSM yang ada di Jakarta dalam waktu dekat.
“Korupsi adalah kejahatan yang sangat merugikan negara karna penggunaan uang daerah disalah gunakan bukan untuk kemaslahatan masyarakat Konut,” tegasnya.
