Laporan: Jaspin
Editor : Kang Upi
TIRAWUTA – Meski telah disampaikan Bupati Kolaka Timur Tony Herbiansyah bahwa proses perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan segera dibuka, namun hingga kini proses tersebut belum dilakukan.
“Penerimaan PPPK sudah mulai berproses, bahkan secepatnya kita laksanakan pendaftaran. Dan Untuk tesnya pun sama dengan CPNS,” kata Tony, Senin (25/2/2019) lalu.
Tidak hanya berjanji akan segera membuka proses perekrutan PPPK tersebut, Tony juga menyebut anggaran untuk pengajian PPPK telah disiapkan melalui APBD perubahan, untuk dua formasi yang diusulkan yakni guru, dan penyuluh.
Baca Juga :
- Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Sultra Meminta Kejagung dan KPK RI Periksa Kepala BPBD Konut
- Tampil di Indonesia Fashion Week, Pj Gubernur Sultra : Tenun Bukan Sekedar Kain Tapi Akar Mempertahankan Budaya
- Kementerian ESDM Tetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat Secara Nasional, Sultra Tidak Termasuk
- Dua Siswi Asal Kendari Hendak Dijual ke Kalimantan, “Pecah” Pertama Harga Rp 20 Juta
- Polsek Bondoala Kejar Anak Anggota DPRD Konawe, Diduga Otak Dari Dua Rekannya yang Mencuri di Rumah Warga Desa Tondowatu
- Pertama Kali Tampil di Event Indonesia Fashion Week, Dekranasda Konawe Tampilkan Tiga Motif Tenun Terbaru
Namun hal berbeda disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Koltim Dra. Hj. Murtini Balaka, M.Si, bahwa hingga saat ini terkait perekrutan PPPK belum bisa dilakukan.
Menurutnya, ketidakjelasan perekrutan PPPK itu disebabkan belum adanya surat atau pemberitahuan dari Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara Repormasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait mekanisme perekrutan tersebut.
“Sejauh ini saya belum tahu bagaimana mekanisme perekrutannya. Jagankan perekrutanya, untuk cara tesnya saja kita belum tahu,” ungkap Murtini Balaka, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin 15/4/2019).
Untuk itu, kata Murtini, saat ini Pemkab Koltim masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) dari Kemenpan RB, terkait mekanisme dan tes dalam proses perekrutan PPPK.
“Kalau sudah ada juknisnya, maka kita laksanakan. Persoalan anggaran untuk Pengajiannya saya pikir sudah tidak ada masalah. Sebab bupati sudah mengatakan sudah tidak ada masalah,” pungkasnya. (A)