NEWS

Dapil Pemilu 2024 Tetap Sama, Ini Tanggapan Najib Husen

507
×

Dapil Pemilu 2024 Tetap Sama, Ini Tanggapan Najib Husen

Sebarkan artikel ini
Najib Husen, Pengamat Politik di Sultra

KENDARI, MEDIAKENDARI.COM – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menetapkan daerah pemilihan (Dapil) di wilayah Sultra pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang masih sama dengan Pemilu 2019, yakni lima dapil dan alokasi kursi sebanyak 35 kursi.

Najib Husen, selaku Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Haluoleo, sekaligus pengamat politik di Sultra menanggapi hal tersebut.

“Seharusnya Kota Kendari sudah bisa melakukan penataan dapil atau simulasi dapil, merujuk di Kendari sudah ada kecamatan yang definitif ditahun 2023, dan juga seharusnya bisa dipertimbangkan karena Kota Kendari ini adalah ibukota provinsi” Kata Najib saat ditemui, Rabu (8/3/2023).

Menurutnya zaman yang sudah berkembang saat ini perlunya dinamisasi politik, tidak hanya melakukan sesuai zona nyaman tiap parpol di Sultra.

“Artinya, bahwa kedepannya para caleg bisa lebih mengenal para konstituennya yang dibawah, dan tentunya lebih paham dengan kondisi kita khususnya di Sultra” tuturnya.

Penetapan Dapil yang masih sama pada Pemilu 2019, menurutnya dilandasi beberapa faktor. Dalam hal ini KPU telah menjalankan tahapan, seperti konsultasi publik dengan mengundang stakeholder terkait.

“Hanya saja saat itu menurut saya KPU Kota Kendari, tidak memberi ketegasan, sampai lahirlah 3 opsi saat itu, pertama dapil tetap, kemudian penataan dapil, dan juga mengikut keinginan besar publik yang biaa saja disebut dapil campuran” jelas Najib.

Secara pribadi, menurutnya KPU Kota Kendari bisa lebih melihat fenomena yang terjadi di Kota Kendari dengan perkembangan yang ada, tidak serta merta hanya menerima seluruh saran para anggota legislatif saat ini.

“Karena kita melihat lagi, ada 2 kepentingan yang bermain disini, pertama tentunya kepentingan parpol, dalam hal ini sja parpol menginginkan penataan dapil, agar partai bisa pro aktif dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kota” ungkap Najib

Selanjutnya, pada tim legislatif yang masih menjabat saat ini, tidak menginginkan adanya penataan dapil, mengingat pihaknya sudah menjalin komunikasi erat dengan para konstituen, sehingga apabila diadakan penataan dapil hubungan erat antara legislator dan konstituen akan terganggu.

Dalam penataan dapil tentu dilandaskan beberapa prinsip utama. Menurut Najib, prinsip tersebut belum sepenuhnya terpenuhi untuk penetapan dapil saat ini.

“Masalah proporsional, tentu ini berbanding terbalik dengan tidak adanya penataan dapil, karena menguntungkan caleg lama dan mempersulit yang baru” tegasnya.

“Masalah Integritas, harapan saya juga anggota legislatif tidak hanya membina masyarakat yang sama pada tahun sebelumnya, namun harus rata pada seluruh lapisan masyarakat” tambahnya.

Pada umumnya penataan dapil seharusnya dilakukan di Kota Kendari, agar komunikasi antara konstituen dan legislatif bisa lebih baik, sehingga mampu bersosialisasi dengan seluruh masyarakat.

“Jangan sampai terkesan tidak bermasyarakat, jadinya unsur sosiologis juga tidak terpenuhi, karena hanya mengistimewakan kelompok tertentu” jelasnya.

Besar harapan Najib seluruh Parpol kedepannya bisa sangat mempengaruhi kemajuan Kota Kendari, membina dan menjaga keadilan para caleg nantinya. Pemilihan harus berlangsung adil dan dan nyaman, tanpa ada konflik partai/caleg.

Reporter: Nur Anisah

You cannot copy content of this page