Dari Konflik Agraria hingga Kerusakan Lingkungan, MSF Kolaka Desak Tata Kelola Nikel yang Berkeadilan
KENDARI, Mediakendari.com – PUSPAHAM Sulawesi Tenggara bersama Satya Bumi menggelar Multi-Stakeholder Forum (MSF) bertajuk “Refleksi Praktik Industri Nikel di Kabupaten Kolaka melalui Dialog Multistakeholder” di Hotel Claro Kendari, Selasa (29/9/2026).
Forum ini mempertemukan pemerintah pusat, Pemprov Sultra, Pemda Kolaka, perusahaan, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil untuk membahas perkembangan industri nikel di kawasan Pomalaa beserta dampaknya terhadap lingkungan, ruang hidup, dan penghidupan warga.
Direktur PUSPAHAM Sultra Kisran Makati menegaskan, Pomalaa bukan sekadar kawasan industri, tetapi ruang hidup masyarakat yang meliputi desa, lahan pertanian dan perkebunan, sungai, wilayah pesisir, serta sumber penghidupan warga.
“Perkembangan industri tidak cukup dilihat hanya dari sisi investasi dan produksi, tetapi juga perlu dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan serta kualitas tata kelola yang menyertainya,” ujar Kisran.
Temuan: 247 Hektare Sawah Terdampak Lumpur
Peneliti PUSPAHAM dan Satya Bumi memaparkan hasil kajian dan pemantauan di sejumlah desa di Pomalaa. Sejumlah persoalan mengemuka, mulai dari pelibatan masyarakat yang belum bermakna, tekanan lingkungan, pencemaran, konflik agraria, kerentanan kesehatan, hingga persoalan ketenagakerjaan.
Salah satu temuan krusial adalah dampak terhadap lahan pertanian. Sekitar 247 hektare lahan persawahan di Lamedai dan Oko-Oko terdampak genangan banjir bercampur lumpur, dengan 189 rumah tangga petani terdampak pada 18 Oktober dan 10 November 2025.
Desak Tata Kelola Bertanggung Jawab
Direktur Satya Bumi Andi Muttaqien menekankan pentingnya tata kelola industri yang bertanggung jawab agar manfaat pembangunan dirasakan luas oleh masyarakat lingkar tambang.
Ia menyebut keberlanjutan industri harus memperhatikan daya dukung lingkungan, hak-hak masyarakat, keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan perlindungan tenaga kerja.
“Keberlanjutan industri tidak hanya soal investasi dan produksi, tetapi juga kemampuan pembangunan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah dalam jangka panjang,” kata Andi.
Forum juga membahas perlindungan kawasan hutan, daerah aliran sungai (DAS) dan sumber air, ruang hidup masyarakat, serta ekonomi lokal. Isu ketenagakerjaan turut disorot, khususnya peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal dan perlindungan hak pekerja.
PUSPAHAM dan Satya Bumi menegaskan MSF menjadi ruang untuk mempertemukan informasi, pengalaman, kewenangan, dan perspektif para pihak agar persoalan dapat dipahami utuh dan ruang perbaikan dapat diidentifikasi bersama.
Ke depan, keduanya mendorong pengelolaan industri nikel di Kolaka yang transparan, akuntabel, berkeadilan, dan bertanggung jawab, dengan memastikan perlindungan lingkungan, penghormatan hak masyarakat, serta keberlanjutan penghidupan warga sekitar kawasan industri.
Laporan : Tim Redaksi
