KENDARI, MEDIAKENDARI.com – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sulawesi Tenggara menggelar Dialog Publik bertema “Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD, Demokrasi Tanpa Rakyat?” pada Rabu (21/1/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Gedung BPMP Sulawesi Tenggara ini menjadi panggung kritik terbuka terhadap wacana Pilkada tidak langsung yang belakangan kembali mengemuka.
Dialog publik tersebut dihadiri oleh seluruh Ketua Cabang IMM se-Sulawesi Tenggara, Ketua DEMA IAIN Kendari, kader IMM dari berbagai cabang, serta tamu undangan dari unsur organisasi kepemudaan dan masyarakat umum. Antusiasme peserta terlihat dari padatnya ruangan dan aktifnya diskusi yang berlangsung hingga akhir acara.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari latar belakang berbeda, yakni Dr. Irwansyah, SH., LL.M selaku Ketua Komisi III DPRD Kolaka Timur, Hj. Suri Syahriah M., SE., M.M selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kendari, serta Adv. Apri Awo, SH., CIL., CMLC sebagai praktisi hukum.
Ketua Umum DPD IMM Sultra, Alim Amry Nusantara, hadir sebagai keynote speaker, sementara moderator dialog dipercayakan kepada Ali Kamri selaku Sekretaris Umum DPD IMM Sultra.
Dalam sambutannya, Alim Amry Nusantara menegaskan bahwa dialog publik ini merupakan bagian dari ikhtiar intelektual IMM dalam mengawal demokrasi dan menjaga prinsip kedaulatan rakyat.
Menurutnya, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak boleh dipandang sebagai isu teknis semata, melainkan harus dikaji secara kritis dari aspek demokrasi, konstitusi, dan partisipasi publik.
“IMM hadir untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik, termasuk wacana Pilkada tidak langsung, tetap berpijak pada prinsip demokrasi dan partisipasi rakyat. Jangan sampai demokrasi hanya berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan substansinya,” ujar Alim.
Para narasumber memaparkan pandangan yang beragam. Hj. Suri Syahriah M. mengungkapkan kegelisahannya sebagai pelaku politik dalam menghadapi realitas demokrasi elektoral.
Ia menilai terdapat paradoks antara harapan masyarakat terhadap pemimpin yang responsif dan progresif dengan praktik politik transaksional yang masih terjadi di lapangan.
“Secara pribadi saya terkadang bingung sebagai pelaku politik. Di satu sisi masyarakat menginginkan pemimpin yang responsif dan progresif, tetapi pada saat pemilihan, praktik transaksional masih menjadi pilihan,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Partai Demokrat akan tetap mengikuti keputusan elit partai dengan tetap mengedepankan nilai-nilai demokrasi.
Sementara itu, Dr. Irwansyah menyampaikan pandangan pribadinya yang lebih condong pada pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.
Menurutnya, legitimasi kepemimpinan akan lebih kuat apabila mandat diperoleh langsung dari masyarakat. Ia juga berharap partai politik dapat berperan aktif menyiapkan calon-calon pemimpin yang kompeten dan berintegritas.
“Secara pribadi saya merasa lebih nyaman ketika dipilih langsung oleh rakyat. Partai politik harus bertanggung jawab menyiapkan calon yang benar-benar layak memimpin,” ujarnya.
Kritik paling tajam disampaikan oleh Adv. Apri Awo. Ia menilai bahwa Pilkada melalui DPRD berpotensi menutup ruang partisipasi politik yang lebih luas, khususnya bagi warga negara yang tidak memiliki akses atau kendaraan partai politik.
“Ketika Pilkada dipilih oleh DPRD, maka sejak itu mimpi anak bangsa untuk memimpin daerahnya tanpa wadah partai politik seolah dikubur sedalam-dalamnya,” tegasnya.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan dan tanggapan dari peserta yang didominasi oleh kader IMM. Isu legitimasi demokrasi, peran partai politik, hingga masa depan partisipasi rakyat menjadi topik utama yang diperdebatkan secara kritis.
Ketua DEMA IAIN Kendari yang turut hadir memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai dialog publik ini sebagai forum edukatif yang mampu meningkatkan kesadaran politik mahasiswa sekaligus melatih keberanian berpikir kritis terhadap kebijakan publik.
Melalui dialog publik ini, IMM Sultra berharap dapat memberikan kontribusi intelektual dalam mengawal arah demokrasi Indonesia agar tetap berlandaskan nilai keadilan, keterbukaan, dan kedaulatan rakyat. (A)
Laporan: Ahmad Mubarak
