Diduga Ada Aroma Korupsi di Buteng, LSM-Garuda Datangi Kantor Bupati

LABUNGKARI – Diduga terjadi kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dilingkup pemerintahan Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Lembaga Swadaya Masyarakat Garansi Unitas Demokrasi (LSM-GARUDA) Buteng menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Buteng, (18/12).

Koordinator Lapangan (Korlap), Rahim, dalam orasinya menegaskan bahwa sesuai dengan visi dan misi Bupati Buteng Samahuddin dan Wakil Bupati La Ntau, akan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, namun pada kenyataannya hal itu tidak terealisasi.

Di depan Kantor Bupati tersebut, Rahim menyebutkan empat poin penting yang menjadi tuntutannya.

Video Jendela Sepekan 6 September 2020

Pertama, adanya dugaan praktik pungutan liar (Pungli) di pemerintahan Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka bekerjasama dengan Satlantas Polres Baubau, yaitu penerbitan dan perpanjangan Kartu SIM. Hak ini melanggar PP Nomor 60 tahun 2016, tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kedua, adanya penggelapan gaji honor anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buteng.

Ketiga, lelang jabatan Tinggi Pertama (LJTP) lingkup pemerintah Kabupaten Buteng, dinilai tidak profesional dan hanya formalitas belaka.

Ketua LSM Garuda, Rahim di Depan Kantor Bupati Buteng. (Foto: Dzabur)

Keempat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buteng diduga telah melanggar ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan tujuh pelatihan teknis desa, seperti pelatihan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, (TPKD), RPJMDes, RKPDes, Bumdes. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), serta Pelatihan Kader Teknis.

Atas tuntutannya tersebut, Rahim, mendesak Bupati Buteng, Satgas Saber Pungli Buteng, Inspektorat, DPRD Buteng, untuk segera memanggil dan memeriksa SKPD yang diduga bermasalah.

“Kami minta Bupati, Satgas Saber Pungli, Inspektorat, DPRD Buteng untuk sesegera mungkin memanggil dan memeriksa SKPD yang dianggap bermasalah, hal ini agar tidak ada lagi praktik-praktik korupsi di negeri ini terkhusus di Kabupaten Buteng,” tegas Rahim.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Buteng, La Ntau menemui langsung massa aksi untuk dilakukan mediasi.

Di hadapan massa aksi, La Ntau menyampaikan bahwa tuntutan dari massa aksi akan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Buteng.

“Nanti saya sampaikan sama Pak Bupati, Kalau memang itu betul nanti saya tindak lanjuti,” pungkasnya.

Reporter: Dzabur
Editor: La Niati