Reporter: Muh. Ardiansyah R
Editor: Taya
KENDARI – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan surat Nomor 4213/7115/DPK terkait larangan pungutan iuran komite sekolah kepada peserta didik kepada Kepala Sekolah se-Sultra, Senin (9/12/2019).
Berdasarkan ketentuan pasal 20 Permendikbid no.75 tahun 2016 tentang komite sekolah diperbolehkan melakukan penggalangan dana untuk kepentingan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan dengan syarat dalam bentuk bantuan dan sumbangan, bukan pungutan.
Sumbangan tersebut antara lain dengan tidak tertentu jumlahnya, tidak terbatas waktunya, serta tidak ada sanksi bagi yang tidak menyumbang. Sehubungan hal tersebut, dengan ini tidak melakukan pungutan dana dalam bentuk iuran bulan/triwulan kepada peserta didik di setiap sekolah.
Plt. Dikbud Provinsi Sultra, Asrun Lio menjelaskan berdasarkan laporan dari masyarakat terdapat sejumlah sekolah di bawah Pemerintah Provinsi Sultra masih melakukan pemungutan dana.
Baca Juga :
- Prestasi Pj Bupati Konawe Diakui Presiden Jokowi dan Mendagri, Kamis 25 April 2024, Harmin Ramba Terima Piagam Penghargaan di Balai Kota Surabaya
- Resmi Daftar di Tiga Partai, Kini Bachrun Labuta Bidik PKS
- Nuryadin Tombili Ajak Kader PAN Konawe Bersatu Menangkan Ardin Sebagai Bupati
“Masih melakukan pungutan bulanan dengan besaran secara tertentu kepada peserta didik yang sangat membebani kemampuan ekonomi orang tua murid,” jelasnya Asrun, Rabu, (11/12/2019).
Ia juga akan melakukan tindakan tegas kepada sejumlah Sekolah yang masih memungut iuran sekolah.
“Pelanggaran terhadap yang didapat akan dikenakan hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN),” bebernya.(B)