KENDARI, MEDIAKENDARI.com – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara menerima kunjungan kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan di bidang hukum, HAM, dan keamanan.
Kunjungan tersebut berlangsung di Aula Dachara Polda Sultra dan dipimpin langsung oleh Ketua Tim, Dr. Safaruddin Sudding, S.H., M.H dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), bersama sejumlah anggota Komisi lainnya.
Kedatangan rombongan Komisi III disambut hangat oleh Kapolda Sultra Irjen Pol. Didik Agung Widjanarko, S.I.K., M.H, didampingi Wakapolda Brigjen Pol. Dr. Gidion Arif Setyawan, S.I.K., S.H., M.Hum, Irwasda Kombes Pol. Hartoyo, S.I.K., M.H, serta para pejabat utama dan Kapolres jajaran. Turut hadir pula Kajati Sultra, Kepala BNNP Sultra, dan Plt. Rektor Universitas Halu Oleo (UHO).
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Safaruddin menyampaikan apresiasi tinggi terhadap Polda Sultra atas penyambutan yang ramah dan keterbukaan dalam memaparkan berbagai program kerja.
Ia menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kinerja aparat penegak hukum di daerah berjalan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat.
“Kami memberikan apresiasi kepada Polda Sultra yang terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya. Kami ingin mendengar langsung kendala dan capaian di lapangan,” ujar Safaruddin.
Menanggapi hal tersebut, Kapolda Sultra Irjen Pol. Didik Agung Widjanarko menyampaikan sejumlah capaian serta tantangan yang dihadapi jajarannya.
Ia memaparkan bahwa pada tahun 2025, Polda Sultra fokus pada pembangunan infrastruktur kepolisian, termasuk pembangunan gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) serta rencana pembangunan Mako Polres Kolaka Timur.
Lebih lanjut, Kapolda juga mengungkapkan masih terdapat tiga kabupaten yang belum memiliki Polres, yakni Muna Barat, Buton Selatan, dan Konawe Kepulauan.
“Kami berkomitmen mewujudkan satu Polres di setiap kabupaten dan satu Polsek di tiap kecamatan. Bahkan ke depan kami berencana menambah Polsubsektor untuk memperkuat pelayanan hingga tingkat desa,” jelas Irjen Didik.
Selain persoalan infrastruktur, Kapolda turut menyoroti beban kerja aparat di lapangan, khususnya Bhabinkamtibmas, yang dalam beberapa wilayah masih harus menangani tiga desa sekaligus.
Kondisi geografis Sultra yang luas dan terdiri dari wilayah kepulauan serta jalan yang rusak menjadi kendala tersendiri bagi efektivitas tugas kepolisian.
“Wilayah perairan kita sangat luas, dan akses jalan di beberapa daerah masih sulit. Namun kami terus berupaya maksimal memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tambah Kapolda.
Menutup pertemuan tersebut, Komisi III DPR RI menyampaikan dukungan terhadap langkah Polda Sultra dalam memperkuat kelembagaan dan infrastruktur kepolisian di daerah.
Mereka berkomitmen untuk menampung seluruh aspirasi serta kendala yang disampaikan guna menjadi bahan pembahasan dalam rapat kerja dengan kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat.
Kunjungan kerja ini diakhiri dengan sesi diskusi dan foto bersama antara anggota Komisi III DPR RI, jajaran Polda Sultra, dan para mitra penegak hukum di wilayah Sulawesi Tenggara.
