Reporter : Mumun
Editor : Taya
WANGGUDU – Meski telah beroperasi dan melakukan pengiriman ore nikel, keberadaan PT Daka Group yang menambang di Desa Boedingi Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), hingga kini belum melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara.
“Belum tahu apakah perusahaan tersebut telah mengantongi izin pelabuhan khususnya atau Jetty dari Kementerian Perhubungan atau belum,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara, Aris L.
Aris mengaku selama melakukan aktifitas penambangan ore nikel di daerah itu belum pernah melakukan koordinasi dengan PT. Daka Group. Kata Aris, jika memiliki izin, maka pihak perusahaan seharusnya dapat menyerahkan izin jetty.
“Kalau izin jettynya kami belum tahu, karena memang sampai hari ini belum ada konfirmasi dari perusahaan ke kami apakah ada atau tidak,” tegasnya.
Meski diduga tidak mengantongi izin Jetty, Aris tak dapat mengambil langkah tegas untuk memberikan sanksi. Rencananya dalam waktu dekat pihaknya akan meninjau perusahaan tersebut bersama Syahbandar Molawe.
“Paling tidak kami akan tanya dulu, izinnya apa?, rekomendasinya mana?,” ujarnya.
Baca Juga :
- Negara Rugi 100 M? Kepala Syahbandar Kolaka belum Ditahan, Ini Penjelasan Aspidsus Kejati Sultra
- Penyidik Kejati Sultra Tetapkan Tersangka Kepala KUPP Kolaka dan Tiga Direktur Tambang Nikel Ditahan
- Dikbud Sultra Buka Rekrutmen Guru Sekolah Rakyat untuk Perangi Kemiskinan Ekstrim
- BNNP Sultra Gelar Coffee Morning, Sinergi dengan Insan Media Membangun Sultra Bersinar
- Pertambangan di Pomalaa, Morosi dan Routa Masuk Dalam Zona Merah Penyalahgunaan Narkoba
- BNN Provinsi Sultra Ungkap Penggunaan Narkoba di Kalangan Pelajar
Menurutnya, jika PT Daka Group telah melakukan pengiriman ore nikel, maka perusahaan memiliki kewajiban kepada daerah untuk membayar pajak retribusi dan tambat labuh.
“Belum pernah, yang namanya PT Daka belum pernah melakukan koordinasi. Kalau dia aktif berarti ada tunggakan,” tutupnya. (b)
