oleh

Dongkrak Harga Gabah, Pemkab Konawe Rencanakan Pelibatan ASN dan Perusahaan Tambang

Reporter: Andis

KONAWE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe tengah mencanangkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi turunnya harga gabah para petani dari Rp 4.200 menjadi Rp 3.500.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara (GTS) saat menggelar rapat bersama Bulog dan sejumlah OPD di ruang kerjanya pada Kamis, 29 April 2021.

GTS mengungkap, saat ini kapasitas penampungan Bulog hanya mampu menampung sekitar 5 ribu ton beras. Jumlah itu jika dikonversi ke gabah kering panen hanya mampu menampung 10 ribu ton.

Ditambah dengan kondisi saat ini sementara masa panen petani, maka setidaknya masih ada sekitar 150 ribu ton gabah petani yang belum ditampung per panennya. Untuk itu, diperlukan kebijakan untuk menyerap beras dan gabah para petani dalam jumlah banyak dengan harga yang bersaing.

“Dengan daya tampung yang kurang dari jumlah hasil produksi yang kita hasilkan, untuk itukami harus mencari solusinya,” terangnya

GTS pun mengeluarkan sejumlah kebijakan. Pertama, bakal mengadakan rapat bersama OPD terkait tentang pembuatan rancangan Surat Keputusan (SK) Bupati Konawe mengenai pendistribusian beras untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Konawe.

“Untuk di Konawe kita memiliki ASN sekira 7.000 orang. Mereka punya tunjangan beras senilai 10 kg per bulan, sehingga dari tunjangan itu ada sekitar 70 ton beras petani yang bisa kita serap per bulannya,” jelasnya.

“Bagi para ASN nantinya kita kasih beras yang premium, adapun teknisnya nanti saya berkoordinasi dengan Pak Bupati,” tambahnya.

Kedua, Pemda Konawe juga merancang kebijakan lain tentang pendistribusian beras petani bagi perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Konawe.

“Misal PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park (VDNIP) dan dua perusahaan sawit, seperti PT Tani Prima Makmur (TPM) dan PT Utama Agrindo Mas (UAM) agar mampu membantu penyerapan beras dari para petani. Tiga perusahaan besar itu, setidaknya ada sekitar 22 ribu karyawan. Jika dari tiap karyawan memiliki tunjangan beras serupa dgn ASN 10 kg, maka sekitar 220 ton beras (premium) yang bisa diserap dari petani lewat Bulog,”jelasnya.

Kemudian ketiga, Pemkab Konawe telah memerintahkan kepada Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) agar Sistem Resi Gudang (SRG) yang berada di Kecamatan Wonggeduku diambil kembali Pemkab Konawe.

“Sehingga akan dibentuk konsorsium Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengelola SRG. Nantinya SRG di Wonggeduku akan dikolala oleh konsorsium BUMDes,” ungkapnya.

Lanjut GTS, jika program tersebut berhasil dijalankan, maka menurutnya akan jadi keberkahan tersendiri bagi para petani.

“Jadi penyerapan beras dan gabah tidak bertumpu kepada Bulog saja, tetapi juga bisa lewat SRG,” pungkasnya. (B)

Terkini