KENDARI, MEDIAKENDARI.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa anggaran pemerintah daerah harus menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Senin (19/1/2026).
Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Sultra yang terus menunjukkan tren positif harus mampu dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan harus tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi perekonomian daerah.
“Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, maka ekonomi masyarakat juga harus ikut meningkat. Anggaran pemerintah harus menjadi stimulus yang efektif dalam menggerakkan roda perekonomian daerah,” tegas Gubernur.
Berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Gubernur masih menemukan adanya alokasi anggaran yang belum sesuai di sejumlah sektor. Ia pun meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih cermat, disiplin, dan bertanggung jawab dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.
“Pengelolaan anggaran harus tepat sasaran. Tidak boleh ada lagi pemborosan. Semua kegiatan harus berjalan sesuai instruksi dan disposisi gubernur,” ujarnya.
Gubernur juga menyoroti besarnya beban belanja pegawai yang dinilai belum seimbang. Dari sekitar 23 ribu ASN Pemprov Sultra, beban gaji yang semula diproyeksikan sebesar Rp1,6 triliun, justru melampaui Rp1,7 triliun. Kondisi ini, menurutnya, harus menjadi perhatian serius pada tahun anggaran 2026.
“Tahun 2026 tidak boleh terjadi lagi. Jika efisiensi dan ketepatan sasaran anggaran dapat dilakukan, maka tambahan penghasilan pegawai (TPP) bisa diberikan secara adil dan proporsional,” kata Gubernur.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga memaparkan capaian makro ekonomi Sultra. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III Tahun 2025 tercatat sebesar 5,65 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 5,4 persen. Sementara inflasi tahunan Sultra berada pada level 2,86 persen, lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 2,92 persen. Bahkan, inflasi Desember 2025 tercatat hanya 0,22 persen, menjadi salah satu yang terendah secara nasional.
Di bidang pengelolaan keuangan daerah, realisasi penyerapan anggaran OPD Pemprov Sultra tahun 2025 mencapai 88,99 persen. Untuk tahun 2026, Gubernur menargetkan penyerapan anggaran dapat meningkat di atas 95 persen agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Sebagai langkah percepatan, Gubernur menginstruksikan seluruh OPD untuk segera melaksanakan program dan kegiatan sejak Triwulan I Tahun 2026. Khusus OPD penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD), diminta lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan penerimaan daerah, sebagai respons atas berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Menutup arahannya, Gubernur Andi Sumangerukka mengajak seluruh ASN untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga disiplin, integritas, dan komitmen pelayanan publik demi mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.
