Reporter: Jul Awal
Editor: La Ode Adnan Irham
Kabupaten Muna Barat (Mubar) merupakan pemekaran dari Kabupaten Muna yang terbentuk melalui UU Nomor 14 Tahun 2014. Dalam Undang-undang itu, Mubar sebagai Daerah Otonomi Baru, lahir dengan tujuan mendorong perkembangan dan kemajuan kesejahteraan rakyat.
Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Mubar dipimpin Bupati Laode M Rajiun Tumada dan Wakilnya Achmad Lamani. Dalam kurun waktu dua tahun, Rajiun melakukan terobosan-terobosan yang berhasil mengurai konektivitas penyediaan infrastruktur publik.
Sebagai langkah awal dalam penataan infrastruktur publik, ia menetapakan Land Mark delineasi kawasan perkotaan Bumi Praja Laworo dan batas Kabupaten Mubar, melalui pembangunan pintu gerbang batas Kabupaten Mubar dan batas Kota Laworo sebanyak sembilan unit.
Kemudian pembangunan 14 unit tugu di beberapa titik yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing kawasan tempat tugu itu dibangun.
Pada aspek penataan infrastruktur jalan dan jembatan, langkah awal dengan meningkatkan jalan Ring Road Kota Laworo, yang dimulai dari Wuna-Lafinde-Nihi-Maperaha-Guali-Lapokainse-Lakawoghe-Kasakamu-Lemoambo-Wakoila-Waturempe-Tiworo dengan panjang 27 kilo meter. 2019 ini, jalan tersebut diaspal dengan hotmix.
Kemudian dari sisi pengelolaan keuangan daerah, Muna Barat pada tahun 2015 mendapatkan raihan opini wajar dengan pengecualian (WDP), namun 2016, 2017 dan 2018 mampu meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Baca Juga :
- Sosialisasikan KIE Rawan Bencana 2024, BPBD Konsel Ingin Masyarakat Cepat Tanggap
- Apresiasi PKK Konawe Selenggarakan Jambore PKK, Ketua PKK Sultra : Kita Siapkan Satu Program Unggulan untuk 2024
- Pj Gubernur Sultra Disajikan Pesta Rakyat Saat Kunker ke Buton Tengah
Sejak Definitif 2017 lalu, Laode M Rajiun Tumada berhasil membawa Muna Barat menjadi daerah dengan segudang prestasi. Hal ini ditandai beberapa pencapaian penghargaan yang didapat, baik tingkat provinsi maupun nasional.
Pencapaian itu antara lain adalah dalam hal evaluasi Kemendagri tentang kinerja daerah otonomi baru, Kabupaten Muna Barat mengungguli dua DOB yang ada di Sultra, Buton Tengah dan Buton Selatan yang kemudian Mubar berubah status dari DOB menjadi Daerah Mandiri.
Hal ini tak lepas dari terobosan yang dilakukan Laode M Rajiun Tumada dalam hal pembangunan di segala sektor. Belum lama ini, dalam kurun waktu yang tak begitu lama Rajiun Tumada berhasil mencetak “hatrick” penghargaan berkelas nasional.
Diawali sebagai salah satu kabupaten peraih pengelolaan APBD terbaik nasional, selanjutnya meraih penghargaan Dwija Praja Nugraha atas kebijakan yang pro terhadap pendidikan, Dan terakhir yang paling anyar (10/12/2019), menerima penghargaan dari Kementerian Pertanian RI sebagai kabupaten terbaik dalam pengelolaan kebijakan dibidang pertanian.
Raihan ini adalah merupakan wujud pembuktian bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat tidak hanya pada sektor infrastruktur dasar, namun juga pertanian yang merupakan penopang kehidupan ekonomi masyarakat Muna Barat.
Perpaduan kebijakan yang pro rakyat dari segala bidang menjadikan Muna Barat dari tahun ke tahun mengalami kemajuan signifikan, dengan berbagai indikator yang semakin membaik, diantaranya indeks pembagunan manusia yang semakin meningkat, angka kemiskinan yang semakin menurun serta pertumbuhan ekonomi melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Prestasi ini sangat pantas menjadikan pelopor pembangunan Laode M Rajiun Tumada sebagai role model dukungan kebijakan pembangunan pada wilayah baru di Indonesia. (Adv)
