KENDARI, MEDIAKENDARI.com – Dugaan adanya penyimpangan dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan di Kota Kendari membuat Wakil Wali Kota Kendari turun tangan langsung untuk mencari solusi. Ia memimpin pertemuan evaluasi khusus yang digelar di ruang rapat Wakil Wali Kota, Rabu (15/10/2025).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh pihak terkait, mulai dari perwakilan Ormas Gerbang Kota, manajemen Pertamina, pengelola SPBU, hingga Dinas Perikanan Kota Kendari. Semua duduk bersama membahas dugaan distribusi BBM bersubsidi yang dianggap tidak transparan dan tidak tepat sasaran.
Inisiatif pertemuan ini berawal dari aspirasi yang disampaikan oleh Gerbang Kota pada minggu sebelumnya, mengenai adanya dugaan alokasi BBM subsidi yang tidak tepat guna di lapangan.
Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, menegaskan komitmennya untuk mendengarkan langsung keluhan masyarakat, khususnya para nelayan yang mengalami kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.
“Minggu lalu saya menerima aspirasi dari rekan-rekan Gerbang Kota mengenai adanya dugaan alokasi BBM subsidi yang tidak tepat guna. Hari ini saya sengaja mengundang semua pihak sesuai usulan dari Gerbang Kota. Kita di sini mencari solusi yang terbaik untuk semua,” tegasnya.
Dalam pertemuan itu, Wakil Wali Kota memberikan kesempatan kepada Ormas Gerbang Kota untuk menyampaikan temuan mereka terkait distribusi BBM subsidi di lapangan.
Menanggapi berbagai temuan tersebut, Wakil Wali Kota Kendari segera memerintahkan sejumlah langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini. Langkah pertama, ia meminta Dinas Perikanan segera menyusun database lengkap nelayan dan kapal di Kota Kendari, termasuk kebutuhan BBM harian, mingguan, dan bulanan mereka.
Selanjutnya, ia meminta Pertamina untuk bersikap transparan dengan memberikan data alokasi kuota BBM bersubsidi untuk setiap SPBU di Kota Kendari, baik yang berada di kawasan Lapulu maupun Baruga.
“Kita ingin tahu persis, apakah kuotanya memang sudah cukup atau memang terbatas. Setelah kita bandingkan data nelayan dengan kuota yang ada, baru kita bisa menemukan titik permasalahannya dan mencari solusi yang tepat sasaran,” pungkas Wakil Wali Kota.
Pihak Pertamina dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa mereka hanya berperan sebagai operator yang mendistribusikan BBM sesuai regulasi dari Direktorat Pembinaan Energi (DPRMJ) sebagai regulator utama.
Dengan langkah tegas tersebut, pemerintah Kota Kendari berharap distribusi BBM bersubsidi ke depannya bisa lebih transparan dan benar-benar tepat sasaran, sehingga para nelayan dapat kembali melaut tanpa hambatan bahan bakar.
Laporan: Yasti
