JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Cahyo Kumolo, memberikan apresiasi kepada empat Provinsi dan 120 Kabupaten/Kota yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai Program Strategis Nasional dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) lebih awal sebelum tahun 2019.
Penyerahan penghargaan oleh Mendagri kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota ini dilakukan setelah acara Penghargaan UHC JKN-KIS 2018 di Istana Negara yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu kemarin (23/05/2018).
Dalam sambutannya, Cahyo Kumolo mengingatkan kembali terkait implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Program JKN-KIS, khususnya instruksi pada Gubernur dan Wali Kota.
Dalam Instruksi Presiden (Inpres) tersebut, para Bupati dan Wali Kota diperintahkan untuk mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan Program JKN, memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam JKN-KIS, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan dengan SDM yang berkualitas. Memastikan BUMD untuk mendaftarkan dan memberikan data lengkap dan benar.
“Jadi untuk memastikan Bupati dan Wali Kota melaksanakan amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2017 tersebut, Presiden menginstruksikan para Gubernur untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati dan Wali Kota,” jelas Cahyo.
Lanjutnya, kepastian dalam pembayaran iuran bagi pengurus dan pekerjanya, serta memberikan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran iuran JKN-KIS.
“Presiden menginstruksikan agar Gubernur pun mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan Program JKN-KIS dan Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah,” imbuhnya.
Tempat yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengemukakan, kegiatan penghargaan UHC JKN-KIS 2018 dapat menularkan semangat menuju cakupan kesehatan semesta untuk negeri tercinta ini kepada pemerintah daerah lainnya untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan senantiasa menjaga keberlangsungan kepesertaan Program JKN-KIS serta mendukung terciptanya masyarakat Indonesia yang madani dan berkeadilan sosial.
Di samping itu, upaya tersebut merupakan wujud sikap gotong royong yang harus dipupuk dan pertahankan karena merupakan falsafah kehidupan berbangsa Indonesia.
“Pemimpin Terbaik yang saat ini dipilih oleh rakyat, Bapak Gubernur serta Bapak atau Ibu Bupati dan Wali Kota, pasti akan memberikan yang terbaik kepada rakyatnya, termasuk dalam memberikan jaminan dan pelayanan kesehatan di daerah masing-masing,” ujarnya.
“Kami harapkan apa yang Bapak atau Ibu lakukan, juga dapat ditiru oleh seluruh pimpinan di negeri ini, sehingga apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini yaitu kesejahteraan yang berkeadlian melalui salah satunya program JKN-KIS dapat segera terwujud,” ungkapnya.
