Reporter: Ferito Julyadi
Editor : Taya
KENDARI – Kebiasaan penjual atau kasir swalayan dalam memberikan kembalian berupa permen mendapat tanggapan dari Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Tenggara (YLKS), Sulaiman.
Saat berkunjung ke kantor MEDIAKENDARI.com, Sulaiman menuturkan pelanggaran tersebut tercantum dalam pasal empat tentang hak konsumen pada point tujuh yakni hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
“Pelaku usaha dan jasa dilarang memberikan kembalian berupa permen, dengan alasan tidak memiliki uang koin untuk kembalian,”tuturnya.
Sulaiman mengatakan bagi konsumen yang merasa dirugikan, bisa melapor ke YLKS di jalan HEA. Mokodompit, Kecamatan Kambu.
“Konsumen yang merasa dirugikan, silahkan melapor ke Lembaga Perlindungan Konsumen, akan kami teruskan ke Departemen Perindustrian dan Perdagangan”, ujarnya.
Sulaiman juga menuturkan, tindakan awal yang akan dilakukan yakni dengan memanggil pengusaha untuk untuk diadakan klarifikasi.
Baca Juga :
- Hadiri Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXVIII 2024 di Surabaya, Pj Bupati Konawe: Mari Bersatu Bangkitkan Spirit Pembangunan Daerah
- PT GKP Hadir Dalam Pekan Produk Unggulan Sultra, Pajang Produk UMKM Binaannya
- Pj Gubernur Sultra Hadiri Rakornas Penanggulangan Bencana 2024, Ini Arahan yang Disampaikan Wapres Ma’ruf Amin
- Petugas PPK dan KPPS yang Sakit Saat Pemilu Peroleh Santunan dari KPU baubau
- Masyarakat Pulau Cempedak Minta Solusi Terkait Dampak Ombak Selat Akibat Dilintasi Kapal Cepat
- Dukungan Masyarakat untuk Pj Bupati Harmin Ramba agar Maju Calon Bupati Terus Menggema di Keluaga Barata Ihana
“Langkah awal, kami akan memanggil para pengusaha untuk mengklarifikasi dan diberikan surat peringatan. Apabila terulang sampai tiga kali, kami YLKS mendesak Departeman Perindustrian dan Perdagangan untuk mengadakan pemberhentian usaha swalayan dan toko yang bersangkutan,”jelasanya.
Ia menjelaskan, pengembalian menggunkan permen atau makanan bisa dilakukan, apabila konsumen menyetujui hal tersebut.
“Untuk 2018, ada tujuh laporan yang masuk ke YLKS. Untuk 2019 sendiri, baru ada dua laporan yang masuk,”katanya.(a)
