INDONESIA – Facebook sudah melarang pemasangan iklan politik dari luar Indonesia menjelang pemilihan presiden bulan depan. Pelarangan itu dikeluarkan hanya beberapa minggu setelah Uni Eropa mengkritik keras Facebook karena dianggap tidak berbuat banyak untuk menangkal intervensi dalam pemilihan umum, kantor berita AFP melaporkan, Selasa (5/3).
Jejaring media sosial terbesar di dunia itu untuk sementara melarang iklan berbayar yang terkait politisi, partai, atau upaya untuk menekan para pemilih, dari para pemasang iklan yang berbasis di luar Indonesia.
“Kami ingin menghambat upaya intervensi pada pemilu di platform tersebut, dan memudahkan masyarakat membuat suara mereka terdengar dengan sah dalam proses politik,” kata Facebook dalam sebuah pernyataan. Facebook menambahkan kebijakan itu akan berlaku mulai Selasa (5/3).
Awal tahun ini, para pejabat Uni Eropa mengecam Facebook karena tidak cukup bertindak untuk mengamati iklan-iklan pada situsnya menjelang pemilihan Uni Eropa di bulan Mei.
Baca Juga:
- Gubernur ASR Jawab hasil Pansus LKPJ DPRD Sultra di Rapat Paripurna
- Di Apel Pagi, Bupati Konawe Nonaktifkan Empat Pejabat Atas Dugaan Pelanggaran Disiplin
- Hadiri Perayaan Dharmasanti Hari Suci Nyepi, Gubernur ASR Sebut Sultra Menuju Aman, Sejahtera dan Religius
- Sidak di Kantor Badan Penghubung Sultra di Jakarta, Wagub Hugua Hanya Dapati Beberapa Pegawai Saja
- Prof Ruslin Jadi Pendaftar Pertama di Pilrek UHO 2025
- Hugua Wakili Gubernur Bahas Kerjasama dengan BUMN Rusia Terkait Pembangunan Listrik Tenaga Nuklir di Sultra
Merespon hal tersebut, perusahaan merilis perangkat dan aturan baru. Perangkat dan aturan baru tersebut mewajibkan iklan-iklan politik yang terkait pemilu untuk diotorisasi dan ditandai dengan informasi “dibayar oleh.”
Perusahaan asal AS itu mulai meneliti pengaruhnya pada pemilu setelah pengungkapan pengaruh Rusia pada pemilu AS 2016.
Namun, beberapa pemimpin menuduh raksasa media sosial itu terlalu lamban mengambil tindakan.
Facebook mengatakan akan menggunakan kombinasi intervensi otomatis dan manusia untuk menghapus iklan-iklan menyinggung yang berhubungan dengan Indonesia.
Baca Juga:
- Hugua Wakili Gubernur Bahas Kerjasama dengan BUMN Rusia Terkait Pembangunan Listrik Tenaga Nuklir di Sultra
- World Water Forum ke-10 Sejalan dengan Kearifan Lokal Bali
- Pj Bupati Harmin Ramba Dianugerahi International Certificate of Excellence and Recognition
- Sukses Selenggarakan Pemilu 2024, PPLN Istanbul Gunakan Tiga Metode
- Pemprov Sultra Ekspor Perdana Biji Pinang, Pj Gubernur : Luar Biasa
- Ketum SMSI Ucapkan Selamat untuk Presiden Taiwan Terpilih
Indonesia sendiri tengah berjuang mengatasi gelombang ujaran kebencian yang muncul karena kelompok-kelompok konservatif mengeksploitasi media sosial untuk menyebarkan kebohongan dan menarget kelompok-kelompok minoritas.
Para pejabat berwenang khawatir materi-materi bernada menghasut yang diunggah online akan memecah belah kehidupan sosial dan beragama di negara dengan populasi penduduk muslim terbesar, menjelang pilpres pada April nanti.
Pada Februari, Facebook mengatakan sudah menghapus ratusan akun dan laman yang terkait kelompok siber Indonesia, Saracen. Kelompok tersebut dituduh menyebar ujaran kebencian dan berita palsu.
Facebook juga memiliki kemitraan pengecekan fakta dengan AFP di beberapa negara. [fw/ww]
