FEATUREDKendari

LMND Sultra Kecam Kebijakan Impor Beras yang Rugikan Petani

394
×

LMND Sultra Kecam Kebijakan Impor Beras yang Rugikan Petani

Sebarkan artikel ini

KENDARI – Dalam Parade menangkan Pancasila, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sultra menggelar aksi demonstrasi terkait kebijakan pemerintah yang mengimpor beras serta tak dapat menekan harga beras yang mahal dipasaran.

Ketua LMND Sultra, Laode Aliwardanah mengatakan, kebijakan 500 ribu ton impor beras dari Vietnam dan Thailand akan sangat merugikan petani lokal. Mengingat pada Februari dan Maret panen raya telah dimulai.

Selain itu lanjutnya, pemerintah tidak mampu menekan harga beras yang melambung tinggi dipasaran. Bahkan operasi pasar yang dilakukan oleh Perum Bulog tidak menimbulkan perubahan.

“Kebijakan impor beras itu sama saja dengan mencekik petani yang sebentar lagi akan panen raya, karena akan membanjiri pasar-pasar yang ada,” terang Ali dalam orasinya, pada Rabu (24/1/2018).

“Operasi pasar yang dilakukan Bulog juga tidak bisa menekan harga beras,” sambungnya.

Selain itu Koordinator Lapangan, Amal mengatakan, kebijakan impor besar juga akan menguntungkan para tengkulak di tengah menurunnya daya beli masyarakat diakibatkan harga pangan yang melonjak tinggi.

Suasana demontrasi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), saat menggelar aksi demonstrasi terkait kebijakan pemerintah yang mengimpor beras 500 ribu ton yang didatangkan dari Vietnam dan Thailand.

“Ini belum lagi dengan rencana pemerintah yang rencananya akan mengimpor garam, daging, susu dan sebagainya, para tengkulak akan memainkan harga disini,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan dengan kebijakan impor, maka akan memberikan ruang kepada swasta untuk menguasai pasokan serta distribusi kebutuhan pangan masyarakat.

“Negara harus mengontrol dan harus mandiri, tidak boleh tunduk sama para kartel yang pentingkan kelompoknya saja,” tutupnya.

Untuk diketahui, ada beberapa poin tuntutan LMND yaitu, pemerintah harus menurunkan kenaikan harga kebutuhan pokok, hentikan kebijakan ekonomi yang pro pasar, bangun industri nasional berdasarkan UUD 1945.

Reporter: Kardin

 

You cannot copy content of this page