KENDARI, MEDIAKENDARI.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), menegaskan pentingnya kebersamaan antara partai politik, khususnya Hanura, dan DPRD dalam membangun daerah tanpa terjebak pada politik transaksional.
Hal itu disampaikannya saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Hanura Sultra yang berlangsung di Claro Hotel Kendari, Rabu (29/8/2025).
Dalam kesempatan itu, ASR menyampaikan dukungannya terhadap paradigma baru Partai Hanura yang disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Perencanaan Kebijakan Strategis DPP Hanura, Patrice Rio Capella.
Menurutnya, semangat politik tanpa sekat sesama kader merupakan langkah maju untuk menciptakan sinergi membangun daerah.
“Hal itu untuk menghilangkan sekat-sekat, bukan untuk menghilangkan demokrasi,” ujar ASR.
ASR menekankan bahwa seorang Gubernur tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD dan partai politik. Menurutnya, pemikiran besar lebih dibutuhkan dibandingkan sekadar suara vokal.
“Sebab bukan saja suara vokal yang dibutuhkan tapi pemikiran-pemikiran untuk membangun Sultra. Saya tidak bisa mengandalkan pikiran saya bersama Pak Hugua (Wakil Gubernur) tapi kami butuh pemikiran pihak lain termasuk Partai Hanura,” jelasnya.
Mantan Pangdam Hasanuddin itu juga menegaskan bahwa arah pembangunan daerah harus berpijak pada keinginan rakyat Sultra, bukan semata keputusan elit pemerintahan.
“Semua kebijakan bukan dari atas tapi dari bawah, sehingga ketika membangun daerah berdasarkan keinginan rakyat Sultra, bukan keinginan Gubernur dan Wakil Gubernur,” tegas ASR.
Melalui pesan tersebut, ASR mengajak seluruh kader Hanura, anggota DPRD, dan elemen politik lainnya untuk meninggalkan praktik politik transaksional.
Ia menegaskan, yang lebih penting adalah gagasan besar dan komitmen bersama dalam mempercepat pembangunan Sultra.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Perencanaan Kebijakan Stategis DPP Hanura, Patrice Rio Capella menjelaskan bahwa Hanura saat ini lebih efisien dan tidak berpolitik pada sesama kader Hanura.
“Ke depan Hanura, harus punya arti bagi Sultra. Saya ingatkan Fajar Ishak satu satunya anggota DPRD Sultra dari Partai Hanura agar pikiran dan gagasannya disumbangkan kebaikan dan kepentingan rakyat Sultra,” ungkap Patrice Rio Capella.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Hanura Sultra itu menegaskan dalam partai Hanura dengan paradigma baru ini, DPP memastikan tidak ada lagi proses pemilihan.
“Karena itu hanya akan mengkotak-kotakkan kader. Ujung-ujungnya setor sana sini dan proses itu bukan untuk memajukan Hanura Sultra tetapi hanya sekadar ingin jadi ketua,” jelas Patrice.
“Di Partai Hanura saat ini, ketika mereka ingin berjuang untuk Sultra maka Hanura mengulurkan tangan untuk membantu. Dari situ DPP menilai siapapun bisa jadi Ketua DPD Hanura Sultra sehingga kami menilai Fajar Ishak menjadi Ketua DPD Hanura Sultra,” sambungnya.
Mantan Sekjen DPP Partai NasDem itu meminta Fajar Ishak untuk membersamai Gubernur Sultra, sebaliknya Gubernur Sultra bersama Hanura untuk membangun Sultra.
“Karena sejak awal, Partai Hanura bersama-sama dibarisan Gubernur saat Pilkada,” tutur Patrice.
Ia menegaskan menjadi anggota DPRD itu harus memiliki dan menyampaikan gagasan besar dalam forum DPRD dan kepada gubernur.
“Kami sampaikan bahwa DPP meminta anggota DPRD dari Partai Hanura untuk bersama-sama kepala daerah, baik Gubernur, Bupati maupun Wali Kota dalam membangun Provinsi Sultra,” pungkasnya.
