Habiskan 20 Miliar, Pembangunan Kantor Bupati Konkep Malah Terbengkalai di Tahun 2017

LANGARA – Progres pembangunan Kantor Bupati Konawe Kepulauan (Konkep) masih terbilang lambat. Setelah dimulai peletakan batu pertama pertanda dimulainya pembangunan tahun 2015 lalu, sampai memasuki tahun 2018 ini belum dapat difungsikan.

Bahkan, kondisi konstruksi bangunan masih di angka 30 persen. Lokasi bangunan perkantoran yang berada di Desa Bukit Permai Kecamatan Wawonii Barat ini telah menghabiskan anggaran sekira Rp 20 miliar lebih.

Tahap awal pembangunan yang dimulai tahun 2015 telah menelan anggaran Rp 9,5 miliar bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK). Pembangunan ini terlaksana di pemerintahan Pj bupati, Nur Sinapoy dan Pj Burhanuddin.

Video Jendela Sepekan 6 September 2020

Bangunan kembali dilanjutkan pada masa Bupati definitif, Amrullah pada tahun 2016 dengan total anggaran Rp 2,5 miliar lebih dari DAK. Kemudian di tahun yang sama pula terdapat tambahan dana sebesar Rp 7,5 miliar lebih.

Memasuki tahun 2017 pembangunan terhenti total. Hal ini disebabkan terjadi pemotongan anggaran dari pusat sebesar Rp 54 miliar. Untuk mengurangi beban ini, pihak pemerintah tidak melanjutkan pembangunannya, padahal telah dianggarkan Rp 9 Miliar. Anggaran inipun dialihkan untuk pengaspalan jalan pada penganggaran perubahan tahun 2017.

“Kami harus menghentikan kelanjutan pembangunan pada tahun 2017 karena terjadi pemotongan anggaran kita sebesar Rp 54 miliar. Hal inilah yang menyebabkan kami alihkan dana pembangunan kantor ke infrastruktur jalan. Tahun 2018 akan dilanjutkan dengan penganggaran Rp 10 miliar,” kata Amrullah saat ditemui ruang kerjanya, Selasa (9/1/2018).

Selain itu, orang nomor satu di Konkep ini menyampaikan ucapan terima kasih mewakili pribadi dan pemerintah kepada elemen masyarakat yang selalu mendukung pembangunan baik dari sektor infrasruktur maupun sarana dan prasarana demi kemajuan daerah.

Ketua Koni Konkep ini juga menghimbau, kepada seluruh Satuan Kerja Kepala Daerah (SKPD) dan jajaranya agar tidak alergi dengan masukan atau kritikan masyarakat.

“Dengan adanya kritikan kita bisa mengoreksi pekerjaan dan mengevaluasi jalannya pembangunan demi mempercepat kemajuan daerah ini,” jelasnya.

Reporter: Ajad Sudrajad
Editor: Kardin