KENDARI, MEDIAKENDARI.com – Ketua DPRD Kota Kendari Laode Muhammad Inarto turut ambil bagian dalam Road to Hakordia 2025 yang dihelat Pemerintah Kota Kendari di Lapangan Upacara Balai Kota Kendari, Kamis (4/12/2025). Kehadiran ini menegaskan dukungan penuh lembaga legislatif terhadap upaya membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Acara ini dibuka langsung Walikota Kendari Siska Karina Imran dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua, Wakil Walikota Kendari Sudirman, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Laode Tariala, Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Agung Yudha Wibowo, Direktur Koordinator Pengawas Wilayah IV KPK Edi Suryanto, Sekda Kota Kendari Amir Hasan, Forkopimda Kota Kendari, pejabat lingkup Pemerintah Kota Kendari, Camat se-Kota Kendari, Lurah se-Kota Kendari, dan ASN lingkup Pemerintah Kota Kendari.
Ketua DPRD Kota Kendari menekankan bahwa upaya antikorupsi harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya seremonial belaka. Ia menyerukan perlunya perubahan mindset dan budaya di seluruh lapisan masyarakat, termasuk aparatur pemerintah.
“Korupsi bukan lagi sekadar masalah hukum, tapi sudah menjadi ancaman bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kita harus berani mengakui bahwa korupsi bisa terjadi di mana saja, dan kita semua punya tanggung jawab untuk mencegahnya,” ujar Ketua DPRD Kota Kendari.
Ia juga menyoroti pentingnya implementasi nilai-nilai antikorupsi dalam setiap aspek kehidupan, bukan hanya sekadar slogan atau retorika. Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini dianggap lumrah.
“Kita sering kali tahu bahwa ada yang salah, tapi kita memilih untuk diam. Kita harus berani melawan praktik-praktik koruptif, sekecil apapun itu. Karena jika dibiarkan, lama-kelamaan akan merusak sistem dan merugikan banyak orang,” tegas Ketua DPRD Kota Kendari.
Ketua DPRD juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Kendari dalam memperkuat sistem pengawasan dan pelaporan, seperti peluncuran Website Lapor APIP dan Website Inspektorat. Ia berharap, inisiatif ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“DPRD Kota Kendari akan terus mendukung dan mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberantas korupsi. Kita harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” pungkas Ketua DPRD Kota Kendari.
Rangkaian kegiatan Road to Hakordia 2025, termasuk penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkot Kendari, Kejaksaan, dan Polres terkait penanganan pengaduan pemerintahan, diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan sinergi seluruh pihak dalam mewujudkan Kota Kendari yang bersih dan bebas dari korupsi.
Laporan: Supriati
