HAM Konawe Laporkan Pemborosan APBD Pameran Inovasi Daerah di Kejati : Kajati Sultra Dr Sugeng Bersama Bupati Yusran Ingatkan ASN Inovasi Harus Taat Hukum
KONAWE, Mediakendari.com – Rangkaian Pameran Inovasi Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2026 memasuki hari ketiga dengan agenda yang berbeda dari sekadar pamer stan.
Tidak hanya pamer inovasi, Pemda Konawe juga menghadirkan edukasi hukum dari Kepolisian dan Kejaksaan.
Rangkaian Pameran Inovasi Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2026 memasuki hari ketiga dengan menghadirkan talk show dan sosialisasi.
Tak Hanya Pamer Inovasi, Pemda Konawe Juga Hadirkan Edukasi Hukum dari Kepolisian dan Kejaksaan.
Kegiatan ini digelar di kawasan Eks MTQ / Eks STQ Unaaha, Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, dalam rangkaian Pameran Inovasi Daerah 11-21 November 2026 yang mengusung tema “Inovasi Daerah untuk Negeriku, Konawe Bersahaja.”
Pameran ini diikuti 436 peserta, bahkan disebut 438 stand pameran, yang berasal dari OPD, 28 kecamatan, 57 kelurahan, 291 desa, instansi vertikal, perusahaan swasta, hingga pelaku UMKM se-Kabupaten Konawe.
Pekan Inovasi Daerah kali ini bukan pameran biasa. Mengusung tema “Inovasi Daerah untuk Negeriku, Konawe Bersahaja,” kegiatan yang dijadwalkan berlangsung 11–21 November 2026 ini diikuti sedikitnya 436 peserta.
Pada hari ketiga, jajaran Forkopimda, termasuk unsur Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra, hadir bersama Bupati Konawe H. Yusran Akbar, ST.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sultra, Dr. Sugeng Diyanta, S.H., M.H., dalam kunjungan kerjanya ke Konawe juga didampingi langsung oleh Bupati Konawe, Yusran Akbar.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tenggara, Dr. Sugeng Diyanta, S.H., M.H., melaksanakan kunjungan kerja sekaligus meninjau langsung pembangunan rumah melalui program bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu di Desa Sanggona, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe.
Selain meninjau bedah rumah, Kajati bersama Bupati juga menyerahkan bantuan sembako kepada 12 warga penerima manfaat program bedah rumah.
Dalam talkshow hari kedua dan hari ketiga, aparatur Pemkab Konawe diberi pemahaman soal:
1. Pencegahan Korupsi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam talkshow hari kedua Pameran Inovasi Daerah Kabupaten Konawe 2026, Jumat (13/11/2026).
Forum tersebut menjadi ruang edukasi bagi aparatur pemerintah daerah untuk memperkuat integritas, meningkatkan pengawasan, serta memahami tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Dua narasumber yang dihadirkan yakni Basuki Haryono, Kepala Satuan Tugas KPK Wilayah IV Sulawesi Tenggara, serta Laode Muhammad Falihim, S.E., Ak., CA., Kepala Bidang Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sultra.
Dalam pemaparannya, keduanya menekankan pentingnya pencegahan korupsi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
2. Pengawasan Anggaran.
Perhatian juga diarahkan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah hingga kepala desa agar memperkuat pengawasan internal dan mampu mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini.
3. Transparansi dan Akuntabilitas.
Diskusi ini sekaligus menjadi ruang bagi aparatur untuk memperdalam pemahaman mengenai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Penguatan integritas birokrasi tersebut menjadi bagian dari upaya Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, S.T., dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab.
Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, menegaskan inovasi bukan sekadar buat aplikasi atau teknologi canggih.
“Bagi kami, inovasi bukan sekadar menciptakan aplikasi atau menggunakan teknologi canggih. Inovasi adalah bagaimana membuat yang sulit menjadi mudah, yang lambat menjadi cepat, dan yang belum bermanfaat menjadi benar-benar bermanfaat bagi seluruh masyarakat Konawe,” ujar Yusran.
Yusran juga menyebut indeks inovasi Konawe naik:
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam sambutannya, indeks inovasi Konawe meningkat dari 34,63 persen dengan predikat “Kurang Inovatif” pada 2024 menjadi 49,90 persen dengan predikat “Inovatif” pada 2025.
Yusran juga mengingatkan semua peserta Setiap OPD harus memastikan materi, inovasi, dan program yang akan ditampilkan benar-benar siap untuk diketahui dan dinilai masyarakat. Jangan menganggap ini agenda biasa,” tegas Bupati saat meninjau lokasi.
Lalu Bagaimana Dengan Laporan Mahasiswa di Kejati Sultra?
Pada 11 November 2026, Himpunan Aktivis Muda (HAM) Konawe memang resmi melayangkan laporan ke Kejati Sultra.
Himpunan Aktivis Muda cabang Konawe (HAM KONAWE) secara resmi melayangkan laporan pengaduan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara.
Laporan itu membidik Bupati Konawe, Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda Konawe, serta seluruh Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Konawe atas dugaan penyalahgunaan anggaran APBD dalam pelaksanaan kegiatan Pameran Inovasi Daerah Tahun 2026.
“Kegiatan Pameran Inovasi Daerah tahun 2026 ini diduga kuat menjadi ladang pengurasan dana APBD dengan Taksiran Miliaran maupun Anggaran Alokasi Dana Desa secara tidak sah,” cetus Ian Saputra dalam keterangannya di Kendari, Rabu (11/11/2026).
HAM Konawe juga menilai kegiatan itu menabrak Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
– Kehadiran Kajati di Pameran Inovasi Daerah bukan berarti Kejati menolak laporan HAM Konawe.
– Kehadiran Kajati juga bukan berarti Kejati menyatakan Pemkab Konawe bersalah.
– Laporan HAM Konawe itu masih dugaan, belum ada hasil penyelidikan, bukan temuan BPK, bukan dakwaan, dan belum ada putusan pengadilan
– Pameran itu sendiri juga punya sisi positif: melibatkan UMKM, transaksi QRIS, dan edukasi hukum
Pameran tersebut turut diarahkan untuk memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha lokal yang terlibat dalam penyediaan material stan, konsumsi dan berbagai kebutuhan selama kegiatan berlangsung.
Pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan transaksi digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk mendukung aktivitas ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Forum edukasi yang menghadirkan KPK dan BPK tersebut, Pemkab Konawe berharap penguatan inovasi daerah dapat berjalan beriringan dengan peningkatan integritas aparatur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan semakin profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Laporan : Tim Redaksi.
