Iklan Bombana
Nur Alam

Nur Alam: Saya Berharap Tidak Ada Perpecahan Kepemimpinan di Sultra

Reporter: Rahmat R
Editor: Wiwid Abid Abadi

JAKARTA – Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) adalah pemimpin yang sangat terkenal dengan gebrakan pembangunannya di Bumi Anoa. Salah satunya adalah Masjid Terapung Al-Alam yang ada di Teluk Kendari.

Tidak hanya itu, mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga dikenang sebagai Gubernur yang tidak pernah ‘pecah kongsi’ dengan wakilnya Saleh Lasata, selama 10 tahun memimpin Sultra.

iklan hps

Awak Mediakendari.com berkesempatan menjenguk Nur Alam di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta, sekaligus melakukan wawancara langsung terkait kepemimpinan di Sulawesi Tenggara.

Kata dia, secara pribadi, Nur Alam sangat tidak menginginkan adanya perpecahan kepemimpinan di Sultra. Apalagi Sumber Daya Manusia (SDM) nya banyak yang mesti diberdayakan.

“Saya tentu sangat tidak berharap ada perpecahan kepemimpinan di Sultra, karena daerah kita ini harus dirawat, dijaga dan dipelihara baik-baik. Semua potensi SDMnya yang ada di dalamnya sesuai dengan bidang dan kemampuan kompetensi serta profesional masing-masing mesti dimanfaatkan,” jelasnya di RSPAD Gatot Soebroto, Senin malam (16/09/2019).

Menurut dia, bagi yang ada di aparatur pemerintahan harus terus didorong dan wajib mendukung semua SDM yang potensial tanpa berpikir secara sentris pada komunitas tertentu dan tetap diikat pada kekuatan yang besar.

Ia melanjutkan, maju mundurnya daerah ini tergantung SDMnya. Ini dipengaruhi oleh peran pemimpin daerah, bagaimana mau menyatukan keberagaman daerah, kalau satu pasang kepala daerahnya tidak mampu mengatur dirinya masing-masing.

“Sinergitas harus selalu ditunjukkan kepada masyarakat. Ego pada kepentingan masing-masing dan cenderung pada kekuasaan masing-masing, padahal jabatan itu harus digunakan sebesar-besarnya pada hal yang produktif pada potensi daerah yang bisa memajukan daerah,” terang Nur Alam.

BACA JUGA: Ini Pesan Nur Alam untuk Gubernur, Wagub dan Kepala Daerah di Sultra

Namun, kata dia, tanpa mengesampingkan latar belakang pendidikan, budaya, profesionalisme, pengamalaman yang mesti dihargai, pada upaya komprehensif secara universal dengan melakukan pembinaan, bagi yang berprestasi diberikan penghargaan, sementara yang tidak punya prestasi diberikan pembinaan dan dorongan agar bisa berprestasi.

“Bagi mereka yang melakukan pelanggaran ada punishment sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai masyarakat yang beriman dan bertaqwa, maka harus taat pada aturan demi ketenangan bersama,” katanya.

Nur Alam mengharapkan agar capaian di Sultra betul-betul didorong bersama dari partisipasi masyarakat dan aparatur pemerintah yang sangat ditentukan oleh kemampuan dan harmonisasi pimpinan daerah.

“Tidak ada daerah yang maju, kalau organ atau komponen dalam organisasi tidak bekerja sama. Untuk di pemerintahan, staf akan terbengkalai, mengalami kekacauan apabila pimpinan tidak menunjukkan kekompakan,” terang pria yang akrab disapa Bolo ini.

Nur Alam menegaskan, kepala daerah harus selalu membimbing, mengarahkan, menyemangati, mendorong dan menasehati agar kinerja bawahannya bisa maksimal dan menghimpun kekuatan, sehingga kereta besar tersebut bisa bekerja cepat dan kuat.

“Untuk para pembantu pemerintahan tentu harus bisa memposisikan diri untuk membantu pimpinan selama tidak menyimpang pada aturan. Dan harus memiliki ikatan dengan organisasi pemerintahan,” jelas Gubernur Sultra periode 2008-2018 ini.

Kata Nur Alam, negara telah menghadirkan sistem, UUD, fasiltas dan anggaran.

Apa yang kurang pada pemerintahan?” tanya Nur Alam

“Bahwa masing-masing punya tanggung jawab sesuai dengan tupoksinya. Inilah yang harus ditata oleh kepala daerah dan dibantu wakil kepala daerah. Jangan sampai dikena pepatah, guru kencing berdiri dan murid kencing berdiri,” jelas ayah dari 3 orang anak ini.

“Sinergitas ini harus selalu ditunjukkan, bahwa pemerintah tidak efektif karena pimpinan tidak akur dan solid bukan hanya staf yang jadi korban tetapi masyarakat juga,” bebernya.

“Kalau masyarakat jadi korban, maka yang gagal adalah pemerintahan dan pembangunan. Maka ini akan menjadi kegagalan besar,” tandas Nur Alam. (A)

Iklan BLUD Konawe
error: Content is protected !!