Editor : Taya
KENDARI – General Manager Perusahaan Terbatas (PT) Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), Rusmin Abdul Gani membenarkan adanya penyegelan ratusan alat berat milik PT Obsidian Stainless Steel (OSS) di Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Jumat (28/6/2019) karena diduga tak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
Menurut Rusmin, penyegelan tersebut untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
“Kami dari OSS mendukung langkah yang dilakukan pihak Polda Sultra guna menelusuri adanya dugaan pelanggaran tersebut,”tegasnya kepada mediakendari.com, Jumat (28/6/2019).
Terkait penambangan tanah urug tanpa IPPKH tersebut, Rusmin menjelaskan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan internal dalam PT OSS.
“Terkait perizinan tersebut saya baru akan mengeceknya. Sebab saya baru menjabat lebih kurang tiga bulan sehingga saya belum mengetahui persis terkait perizinan tersebut,”jelasnya.
Dalam rilis yang diterima mediakendari.com menyebutkan bahwa Ditreskrimsus Polda Sultra yang didampingi tim Bareskrim Polri telah melakukan penindakan terhadap kegiatan penambangan tanah urug yang diduga tanpa memiliki IPPKH dengan menyegel 117 alat berat yang terdiri dari 81 unit Dump Truck, 33 Excavator, dua Loader
dan satu Buldoser.
Baca Juga :
- Korban Tembus Malaysia! Tersangka Penyalahgunaan Kartu Shopee dari Koltim Resmi P-21, Ditreskrimsus Polda Sultra Serahkan ke Jaksa
- Wakapolda Sultra Kumpul Bersama Masyarakat, Perkuat Sinergi dan Serap Aspirasi Lewat Dialog Terbuka
- Direktur MEK TV Beri Penghargaan ke Kasi Intel Kejati Sultra Dr. Abdul Bahtiar, Bongkar Tuntas KDRT di ‘Jaksa Menjawab
- Turun ke Warkop, Kapolres Konawe Selatan Ajak Warga Jaga Kampung : Kamtibmas Tanggung Jawab Bersama
- Santai Tapi Tegas! Wakapolda Sultra Ngopi Bareng Ketua Kopdar Rusmin dan Tokoh Sultra Bisman Saranani, Bahas Kantibmas, Narkoba, Miras Hingga Judol
- Lagi! Polres Konsel Gagalkan Peredaran 50 Sachet Sabu 11,62 Gram di Lamboo Moramo, Pemuda 20 Tahun Diciduk
Tim penyidik Tipidter Krimsus Polda Sultra bersama Tipidter Bareskrim Polri telah melakukan penindakan kegiatan penggalian tanah urug di lokasi kawasan hutan produksi tanpa IPPKH, sekitar jam 10.30 Wita.
Atas dugaan tersebut PT OSS melanggar pasal 89 ayat (2) huruf a, b UU No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan belum memiliki IUP melanggar pasal 158 UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan minerba.
Rencananya setelah melakukan penyidikan akan melakukan koordinasi dengan ahli dan segera melakukan gelar perkara.
