oleh

KA KAMMI Harap Penentuan Wawali Kendari Tanpa Politik Identitas

Reporter : Rahmat R.

Editor : Taya

KENDARI – Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI) Sultra berharap polemik penentuan Wakil Walikota Kendari yang akhir-akhir ini masih menuai kontroversi dapat terlesaikan tanpa ada politik identitas. Hal ini terungkap dalam diskusi bertema “Quo Vadis Wakil Walikota Kendari”.

Wakil Ketua KA KAMMI, Arwah mengatakan, diskusi tersebut bukan menginterfensi dalam urusan partai politik, namun pemilihan calon wakil walikota harus di kawal kaum intelektual.

“Kita sebagai kaum intelektual perlu mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah, salah satunya mengenai persoalan pemilihan Wawali ini, syarat-syaratnya pun harus dilihat dengan baik karena di Kota Kendari ini banyak sekali persoalan yang kita tahu bersama,” jelasnya, Selasa malam (28/5/2019).

Intinya lanjut Arwah, Wakil Walikota Kendari harus bisa bersinergi dengan Walikota Kendari dengan membangun Kota menuju kota metropolitan.

“Oleh karena itu dalam penentuan Wakil Walikota Kendari harus profesional bukan berdasarkan politik balas budi dan politik identitas yang hanya mengakomodir keterwakilan kelompok tertentu. Karena kita tidak sedang memilih kepala suku,” jelas Tenaga Pendidik Adimistasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo ini.

Kata Arwah, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, salah satunya dapat dilihat dari rekam jejaknya. Kata dia, orang yang memiliki rekam jejak yang tidak baik tidak bisa mendampingi Sulkarnain karena masyarakat berharap wakil walikota yang dipilih adalah sosok yang dapat mewujudkan Kota Kendari yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Baca Juga :

“Harus memahami masalah yang dihadapi Kota Kendari dan memiliki ketajaman analisis untuk menyelesaikan permasalahan Kota Kendari. Sebagai kota pusat peradaban Sulawesi Tenggara, yang memiliki masyarakat yang majemuk dan jumlah penduduk yang besar dibandingkan dengan daerah lain di Sultra tentu diperhadapkan dengan berbagai permasalahan,” terang Arwah.

Menurut mantan Ketua DPM FISIP UHO ini, selain dua hal tersebut juga harus memiliki kemampuan leadership yang baik dan bisa mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Terkait dengan tim penjaringan Wakil Walikota kami memberikan support agar mereka bisa bekerja dengan serius untuk menghasil calon wakil walikota yang kompoten. Mereka tidak usah dihalangi, toh juga nanti hasilnya akan diusul di DPR dan DPR yang akan memilih,” tandasnya.(a)

Terkini