Reporter : Kardin
Editor : Kang Upi
MUNA – Menjelang Pilkada Muna tahun 2020, terdapat beberapa nama dari luar Kabupaten yang digadang-gadang bakal menjadi lawan sang petahana, Rusman Emba.
Dari sejumlah nama yang tampil, ada dua figur yang paling menonjol dan sering menjadi perhatian, mereka adalah Bupati Muna Barat (Mubar), LM Rajiun Tumada dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Syarifuddin.
Menanggapi dua nama tersebut, Rusman Emba yang juga Bupati Muna ini menuturkan, sebagai seorang calon bupati yang berasal atau pernah memimpin daerah lain pastinya akan menemui pertanyaan dari masyarakat.
“Kalau pembangunan di Muna kelihatan lah ya. Masyarakat kan sudah cerdas sekarang. Pasti mereka juga akan bertanya, apa yang sudah dibangun di daerah sebelumnya,” ujar Rusman Emba saat ditemui di Kendari, Kamis (18/7/2019).
Rusman Emba juga sangat optimis dapat merebut hati masyarakat pada perhelatan politik di Pilkada 2020 mendatang. Terlebih lagi, dalam kurun tiga tahun belakangan, Kabupaten Muna semakin baik, termasuk dalam hal sarana prasarana dan di bidang ekonomi.
BACA JUGA :
- Vaksinasi di UHO Capai 70 Persen
- 2022, UHO Fokus Tingkatkan MBKM
- Surunuddin Resmikan KM Konsel 01
- Jasa Raharja Gandeng PNM Mekaar Sebagai Perempuan Pelopor Keselamatan Keluarga
- Laode Adi Murad : Saya Hanya Tunduk pada KNPI Sultra Versi Alvin
“Geliat pembangunan semakin baik, kegiatan ekonomi juga mulai nampak, sarana prasarana juga terus dibenahi dan prodiuktifitas desa juga sudah mulai kelihatan. Kita juga sudah ekspor jagung,” urainya.
“Alhamdulillah, dalam tiga tahun ini sudah banyak yang kita perbuat dan itu nyata, bukan cuma cerita,” sambungnya.
Olehnya itu kata Rusman, jika terdapat calon bupati dari luar Kabupaten Muna, maka dibutuhkan sosialisasi yang ekstra ke masyarakat. “Jadi untuk calon-calon baru harus butuh sosialisasi, karena masyarakat di Muna itu cukup kritis terhadap setiap calon,” jelasnya.
Meski demikian katanya, setiap warga negara berhak mencalonkan diri di mana saja termasuk di Kabupaten Muna sendiri. “Ini kan demokrasi, jadi setiap warga negara berhak untuk itu,” pungkasnya. (A)
