KONAWE, Mediakendari.com – Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional (JPKPN) mempertanyakan permasalahan hukum Desa Tawamelewe Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang tak kunjung usai.
Permasalahan dimaksud yakni dugaan tindakan pidana yang dilakukan sala seorang oknum peserta aksi unjuk rasa di kediaman Kades Tawamelewe yang menimbulkan ketidaknyamanan. Kejadian itu juga telah dilaporkan ke pihak kepolisian pada Senin, 06 Mei 2024.
Sekjen JPKPN, Woroagi mengungkapkan berdasarkan pengakuan yang ia dengar, Kades Tawamelewe merasa keberatan atas insiden yang terjadi tersebut.
Dikatakan, istri dan anak Kades Tawamelewe mengalami ketakutan akibat kejadian yang dialaminya.
“Setelah mendengarkan penjelasan dari kades dan warga desa serta sesepuh adat serta tokoh masyarakat bahwa kejadian beberapa hari itu menurut pemahaman hukum saya dan masalah ini sudah saya konsultasi dibagian penindakan Rumah Hukum Badan Advokasi Nasional (BAN) JPKPN maka beberapa peristiwa yang terjadi itu adalah sebuah tindakan kriminal dan harus diberikan efek jera kenapa demikian agar peristiwa beberapa waktu silam di kabupaten Konawe tidak terjadi yang itu sangat merugikan kedua belah pihak yang bertikai apalagi ini ada hubungannya dengan sengketa lahan pertanian di desa tawamelewe dan berharap pihak aparat penegak hukum jangan tinggal diam dan hal demikian ini jangan terinterpensi dari pihak manapun kepentingan masyarakat. Jangan dibawa kepolitiklah rusak negeri ini,” ungkapnya.
Ia menyarankan bila pihak Polres Konawe tak mampu menangani kasus tersebut agar mundur dari jabatan. Sebab, masih banyak aparat Polri yang bisa menyelesaikan permasalahan dimaksud.
“Dengan tegas saya sampaikan dan sarankan agar Kapolres Konawe lebih baik mundur dari kepemimpinannya di wilayah Hukum Kabupaten Konawe karena pandangan serta pendapat saya tidak mampu lagi menjaga atau menciptakan rasa nyaman di wilayah hukum yang sedang dia pimpin karena masih banyak Perwira Polisi Putra dan Putri terbaik di negara ini yang ada di mabes Polri ataupun yang berada di Polda Sultra yang mana mereka mampu untuk menciptakan keyamanan dan menjaga wilayah dengan aman,” pungkasnya.
