Reporter: Muh. Ardiansyah R.
Editor: La Ode Adnan Irham
KENDARI – Ketua DPRD Provinsi Sultra, Abdurrahman Shaleh mendukung dibentuknya Asosiasi Pertambangan Batu dan Pasir. Hal itu diungkapkannya saat rapat dengar pendapat di DPRD Sultra, Selasa (2/12/2019).
Kata ia, untuk harga tanpa harus ditentukan kelompok-kelompok lain, seperti monopoli pembelian batu dan pasir, dengan itu perlu adanya asosiasi dan perlu ada perdayaan.
“Harga yang ditentukan disana, kita yang susah disini. Karena itu perlu adanya asosiasi pertambangan batu dan pasir,” kata Abdurrahman.
Selain itu, manfaat pertambangan pasir dan batu, dengan adanya asosiasi dapat menampung masyarakat kedepannya.
BACA JUGA:
- Pemkot Kendari Terima Penghargaan MCP Nomor 1 di Sulawesi dari KPK RI
- Dua Siswi Asal Kendari Hendak Dijual ke Kalimantan, “Pecah” Pertama Harga Rp 20 Juta
- Jam Pidsus Kejagung Tetapkan HM sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Komoditas Timah
“Biar pajaknya kita tau, dan ketika adanya asosiasi itu kuat terhadap perusahaan yang ada, dan dapat diperdayakan masyarakat yang berada disana,” ungkapnya.
“Hargai itu, jangan terlalu sulit, mari dudukan sama-sama terkait harga pasir dan batu, sehingga masyarakat mempunyai pendapatan,” ujarnya.
Sebelumnya Aliansi Masyarakat Penambang Batu dan Pasir (AMPBP) Sultra meminta DPRD Sultra meningkatkan harga batu dan pasir.
Koordinator Presidium, Amar Maruf berharap Pemerintah Provinsi Sultra mendukung lahirnya asosiasi yang bisa mendukung kontrak langsung dari PT VDNI dan PT OSS.
“Lahirnya asosiasi ini dapat memberikan kesejahteraan bagi para penambang batu dan pasir, tanpa harus ada namanya monopoli harga,” katanya.
