Reporter : Rahmat R.
KENDARI -Ketua Network for Indonesian Democrtic Society (Netfid) Sulawesi Tenggara (Sultra), Salahuddin Loga meminta pemerintah dan KPU agar penundaan pilkada serentak sebaiknya dilaksanakan 2021.
“Mengingat pandemi Virus Corona ini belum ditahu kapan akan berakir maka penyelanggara pilkada harus mengkaji ulang penundaan pilkada serentak. Idelanya Maret atau September tahun 2021 pelaksanannya sudah sangat efektif, ” jelasnya saat ditemui di Kendari, Kamis 14 Mei 2020.
Ia melanjutkan, pemerintah dan KPU agar tidak berspekulasi terkait verifikasi data secata digital dan merubah ketentuan soal pengumutan suara sehingga akan menimbulkan pastisipasi pemilih yang rendah.”Ini akan merugikan para calon yang maju bertarung pada tahun 2020 ini,” ujarnya.
Namun, Salahuddin juga mengapresiasi pemerintah yang telah menerbitkan Perpu penundaan Pilkada 2020, namum dirinya pesimis pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 g.”Idealnya Maret atau September 2021 dengan pertimbangan pandemi yang blm mereda,” jelas dia.
Ia menjelaskan, rancangan tersebut berkonsekuensi terhadap penambahan anggaran akibat ada penambahan jumlah TPS dan perubhan aturan. Menurutnya pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi mengkhawatirkan pelaksanaan yang tidak maksimal.
“Sementara penggunaan anggarannya tidak sedikit. Hal ini yang mesti dipikirkan matang oleh pihak terkait dalam hal ini KPU, Pemerintah dan DPR RI, ” tukasnya.
