Ia merincikan, pada 31 Agustus kemarin, satu orang warga yang telah disetujui atas nama Idris, telah ditetapkan sehagai tersangka oleh Polres Kendari dengan peraturan melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dan tindak pidana pengancaman.
“Idris sendiri, sebelumnya, telah melaporkan PT GKP ke Polres Kendari pada 14 Agustus 2019 tentang penerobosan lahan miliknya, laporan ini tidak kunjung ditindaklanjuti, sehingga Idris dapat dianggap tersangka,” bebernya.
Hal serupa ikut dikicaukan oleh perwakilan warga Desa Sukarela Konkep, Mando Maskuri. Menurut dia, masih ada warga lainnya, masing-masing atas nama Wa Ana, Laba, dan Amin yang lahannya diterobos oleh perusahaan juga telah melaporkan PT GKP ke Polres Kendari dan Polda Sultra pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2019.
“PT GKP ke kepolisian menunjukkan watak bebal pemerintah daerah, terutama Gubernur Sultra, Ali Mazi. Mereka masa bodoh, membiarkan konflik antar warga terjadi. Lahan-lahan produksi dirampas serta 20 warga yang mestinya dilindungi justru dilaporkan oleh PT GKP ke polisi,” jelas alumni UHO Kendari ini.
Baca Juga:
- Hadiri Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXVIII 2024 di Surabaya, Pj Bupati Konawe: Mari Bersatu Bangkitkan Spirit Pembangunan Daerah
- Pj Gubernur Sultra Hadiri Rakornas Penanggulangan Bencana 2024, Ini Arahan yang Disampaikan Wapres Ma’ruf Amin
- Prestasi Pj Bupati Konawe Diakui Presiden Jokowi dan Mendagri, Kamis 25 April 2024, Harmin Ramba Terima Piagam Penghargaan di Balai Kota Surabaya
Mando juga menegaskan, terlapornya 20 orang tersebut merupakan satu pola umum, dengan apa yang disebut sebagai bentuk kriminalisasi.
