Reporter: Kardin
Editor : Kang Upi
KENDARI – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), La Ode Muhammad Syarif, menyarankan agar Dinas Minerba Sulawesi Tenggara (Sultra) meninjau ulang perpanjangan izin perusahaan pertambangan yang akan segera selesai.
La Ode Syarif mengingatkan, agar ke depan setiap perusahaan tambang yang tidak memiliki jaminan reklamasi untuk tidak diperpanjang izin pengolahannya.
“Yang tidak punya jaminan reklamasi tidak usah dilanjutkan, dari pada berurusan dengan hukum,” ujar La Ode Syarif saat membawakan materi Kuliah Umum terhadap Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) di Kendari, Senin (24/6/2019).
Baca Juga :
- Plt Wali Kota Baubau : UMKM Perlu Pahami Literasi KeuanganÂ
- Sharp Kendari Bakal Bagi-Bagi Hadiah Menarik bagi Customernya
- Kadis DPMD Kolut : Pemecatan Perangkat Desa tanpa Sebab Merupakan Pelanggaran
- Pemerintah akan Menjamin Santunan Semua Korban Traffic Light Balikpapan
- FH Unsultra Manfaatkan KKN/P untuk Edukasi Warga Cegah Covid-19
- Pemda Koltim Sosialisasikan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak Usia 6-11 Tahun
Lebih lanjut, La Ode Syarif juga menuturkan, saat ini untuk mengetahui pelanggaran ijin alih fingsi lahan sudah sangat mudah dicek dan diketahui.
“Sekarang sudah gampang sekali, biar pakai Drone sudah bisa dilihat. Oh, perusahaan ini menambang di luar,” paparnya. (A)
