Reporter : Kardin
Editor : Def
KENDARI – Meski pihak penegakan hukum tindak pidana pemilu (Gakkumdu) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) telah memutuskan Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Nirna Lachmuddin tidak terbukti bersalah terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu.
Namun Kuasa Hukum Nirna Lachmuddin, Muhammad Julias, SH., MH. masih mempermasalahkan terkait pernyataan salah satu Komisioner Bawaslu Konawe, Indra Eka yang mengatakan bahwa Nirna Lachmuddin terbukti dalam pelanggaran administrasi.
Baca Juga :
- DIREKTUR MUDA INI BIKIN HEBOH, Tri Saktiawan Okan : PT Rezky Cahaya Mineral Siap Kawal Asosiasi UMKM dan Koperasi Tambang Nikel Sampai Berdiri
- BADAI BESAR DI SULTRA AKAN SEGERA DATANG, Arif Kurniawan Diduga Berkongsi Bisnis dengan Istri Gubernur Sultra, Jejaring Tambang Nikel Kabaena Sampai Konawe Utara Dibongkar Kejagung
- Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2026, Wakapolda Suktra Ajak Personel Teladani Semangat Pengabdian
- H. Anton Tias Dukung Penuh Terbentuknya Asosiasi UMKM dan Koperasi Tambang Nikel, Pengusaha Lokal Harus Punya Benteng, Kawal SPK dan Jaga Kepmen 365
- KOMISARIS PT KMG TURUN GUNUNG! Fenny Anggarainy Dukung Penuh Terbentuknya Asosiasi UMKM dan Koperasi Tambang, Permen ESDM Harus Berlaku Adil.
- Polda Sultra Kembalikan Kendaraan Bermotor Hasil Curian Kepada Pemiliknya
Julias menganggap bahwa Bawaslu Konawe keliru mendalami kasus terkait pernyataan Nirna Lachmuddin melakukan pelanggaran administrasi.
“Kalau Indra mendalami kasus ini tentang Relawan Sahabat Nirna. Indra akan sadar jika ia cerdas. Karena tidak bisa disamakan antara Ibu Nirna dengan relawan. Karena yang punya inisiatif adalah relawan sekaligus penanggungjawab kegiatan. Ibu Nirna hadir sebagai kapasitas undangan yang diundang oleh relawan yang diminta oleh warga. Lalu dimana tuduhan administrasinya? Disitulah kami lihat bahwa Indra Eka dangkal cara berpikirnya. Seolah-olah memaksakan kehendak sehingga mengabaikan klarifikasi dari penyelenggara,” jelas Julias, Rabu (6/3/19).
Julias juga mengatakan, Komisioner Bawaslu Konawe, Indra Eka Putra tidak mencermati pernyataan saat konferensi pers yang dilakukannya terkait keputusan Gakkumdu Konawe pada Minggu (3/3/2019) lalu.
“Pernyataan Indra Eka yang juga mempersoalkan jumpa pers kami beberapa hari yang lalu, saya nilai tidak nyambung. Karena yang kita komentari pada saat itu adalah proses yang di Gakkumdu, bahwasanya dugaan pidana yang dituduhkan ke Nirna Lachmuddin di Sentra Gakkumdu tidak terbukti. Hal itulah yang kita apresiasi. Sehingga dugaan pidana yang disangkakan ke Nirna itu terkesan mengada-ada,” tegasnya.
Baca Juga :
- Gempar NASIONAL, Projo: Gibran Mundur dari Wapres, Surat Pengunduran Sudah Diserahkan ke Prabowo di Halim, Istana Belum Bicara
- GEMPAR, Wapres Gibran Temui Prabowo 2,5 Jam, Sampaikan Niat Mundur, Lalu Pulang Tanpa Mobil RI 2
- INFO A-1 BEREDAR, Prabowo Diduga Minta Pramono Jadi Wapres, Bu Mega Diduga Menolak! Benarkah? Ini Faktanya!
- DIREKTUR MUDA INI BIKIN HEBOH, Tri Saktiawan Okan : PT Rezky Cahaya Mineral Siap Kawal Asosiasi UMKM dan Koperasi Tambang Nikel Sampai Berdiri
- BADAI BESAR DI SULTRA AKAN SEGERA DATANG, Arif Kurniawan Diduga Berkongsi Bisnis dengan Istri Gubernur Sultra, Jejaring Tambang Nikel Kabaena Sampai Konawe Utara Dibongkar Kejagung
- Bertemu Prabowo, Gibran Ajukan Pengunduran Diri! Mensesneg Prasetyo Hadi Konfirmasi, Tapi Gibran Minta Kesempatan Buktikan Ijazah Dulu di PTUN
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya di salah satu media koran di Kendari bahwa Indra Eka menyatakan tim dari Caleg PDI Perjuangan itu tidak memahami aturan. Pelanggaran administrasinya terbukti bersalah, dan sudah ditindaklanjuti KPU Konawe dengan memberikan teguran tertulis kepada caleg bersangkutan (Nirna Lachmuddin).
“Sementara dugaan pidana pemilu terhenti di pembahasan dua. Sentra Gakkumdu melihat bukti-bukti, apakah memenuhi unsur untuk dinaikkan status kepenyelidikan atau tidak. Jadi, bukan soal benar atau salah. Tapi memenuhi unsur atau tidak. Jadi, mananya yang tidak terbukti? Inilah yang mereka tidak pahami prosesnya. Hanya bisa protes saja,” kata Indra seperti yang dikutip koran Kendari Pos terbitan Rabu (6/3/2019).(a)
