oleh

La Ode Basir : 4 Tahun Busel Perlu Kerja Ekstra Pemerintah Mengejar Ketertinggalan

JAKARTA – Tujuan pemekaran atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) adalah untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan penduduk di daerah. Maju atau tidaknya suatu wilayah dilihat dari bagiamana kesejahteraan penduduk pada suatu wilayah tersebut.

La ode basir menuturkan, salah satu indikator untuk mengukur maju atau tidaknya suatu wilaya dilihat dari segi infrastruktur yang memadai dan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Salah satu indikator yang bisa dijadikan landasan suatu wilayah tersebut maju adalah  adanya pelayanan infrastruktur yang memadai dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya” Ujar La Ode saat dikonfirmasi Mediakendari.com via WhatsApp, Minggu (22/07/2018).

Berdasarkan data Evaluasi Kemendagri, La Ode menilai Buton Selatan masi jauh tertinggal ketimbang daerah kembarnya Buton Tengah (BUTENG).

“Busel sebagai daerah otonom baru, yang akan memperingati ulang tahun ke 4, belum lama ini mendapatkan evaluasi dari Tim Evaluasi Pengamatan dan Pengumpulan Data Perkembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia yang lebih rendah dibanding daerah kembarnya Buton Tengah (Buteng). Artinya Buteng sudah memperlihatkan indikasi akselerasi pembangunan menuju kemajuan daerah sementara Busel belum alias masih tertinggal,” ungkapnya.

La Ode, menambahkan, “Penilaian ini, mesti ditanggapi secara positif oleh para pemangku kekuasaan di Busel. Ini harus menjadi cambuk, harus menjadi motivasi untuk mengukir karya-karya monumental prestatif dalam pembangunan Busel. Pemangku kekuasaan seperti Bupati, SKPD dan jajaran birokrasi, serta para anggota legislasi harus bekerja lebih solid dan produktif lagi. Banyak hal dan faktor rasional obyektif yang bisa kita diskusikan terkait hasil evaluasi Busel yang rendah tersebut. Namun terlepas dari itu, saya ingin mengajukan pertimbangan praktis bagi Busel untuk berlari lebih kencang mengejar ketertinggalan,” tambah La Ode.

Adapun solusi atau pertimbangan praktis buat para pemangku jabatan diwilayah tersebut untuk mengejar ketertinggalan yang diajukan La Ode Basir sebagai salah satu Putra BUSEL ini, antara lain sebagai berikut:

1. Modernisasi birokrasi. Kecuali penyelenggaraan birokrasi yg transparan, pelayanan birokrasi harus berorientasi pada pelayanan yang efektif dan efisien.

Prasyarat yang dibutuhkan disini adalah pimpinan daerah yang visioner, inovatif, penuh gagasan kreatif dan mampu menggerakkan. Pemimpin daerah harus mempunyai kemampuan memetakkan birokrasinya yang berorientasi pada kompetensi, misal antara kompetensi pamong dan teknis. Selain itu, para birokrat dan anggota dewan yang masih rajin kunjungan kerja. Harus jelas orientasi hasil yang didapat dari setiap kunker tersebut. Karya-karya terbaru apa yg bisa diaplikasikan dan tentu berimplikasi pada pembangunan daerah serta menjadi instrumen upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat.

2. Sebagai daerah otonom baru, pemimpin Busel perlu fokus khusus atau perhatian ekstra pada percepatan pembangunan bidang-bidang tertentu yang menurut saya mempunyai “daya kejut” dan efek berantai terhadap percepatan pembangunan dan terkait langsung dengan masyarakat.

Bidang-bidang menjadi fokus tersebut adalah, pertama Bidang Pendidikan. Orientasi di sini adalah dalam upaya percepatan peningkatan dan penyedian SDM yg berkualitasi sesuai dengan kebutuhan daerah. Kajiannya bisa dimulai dari pemetaaan SDM yg dibutuhan daerah terkait dengan visi pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat. Kedua, Bidang Kesehatan. Pelayanan kesehatan yang baik, memadai, murah dan terjangkau sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hanya masyarakat yang sehatlah yang bisa produktif. Pimpinan daerah harus melakukan kajian kompherensif pembangunan dalam bidang ini, mulai dari infstruktur sarananya sampai pada ketersedian SDMnya.

Bidang ketiga yang harus mendapat perhatian khusus bagi pemimpin daerah otonom baru adalah infrastruktur yang terkait langsung dengan penggerak ekonomi rakyat, yakni: pasar, jalan, jembatan, terminal dan pelabuhan. Pemerintah bisa memberi stimulus bagaimana produkti masyarakat meningkat, baik pertanian maupun nelayan.

“Tapi produksi yang meningkat tidak akan punya implikasi ekonomi jika tidak dihubungkan dengan pasar atau konsumen. Infrastruktur-infrastruktur sebut di atas sangat vital adalanya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat serta mampu menstimulus lahirnya sumber-sumber ekonomi baru baik berupa barang maupun jasa,” tutup La Ode Basir.


Reporter : Suriadin
Editor : Hendriansyah

Terkini