KENDARI, MEDIAKENDARI.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengambil langkah inovatif dalam memperkuat peran bahasa di ruang publik melalui penjajakan kerja sama strategis di bidang linguistik forensik dengan Balai Bahasa Sultra dan Universitas Halu Oleo (UHO).
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kominfo Sultra, Andi Syahrir, melakukan rangkaian kunjungan kerja ke Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin, 27 Januari 2026, serta ke Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Halu Oleo pada Selasa, 28 Januari 2026. Kunjungan ini bertujuan membangun kolaborasi lintas institusi untuk merespons dinamika wacana publik yang semakin kompleks di era digital.
Di Balai Bahasa Sultra, Andi Syahrir disambut langsung oleh Kepala Balai Bahasa Sultra, Dewi Pridayanti, beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, Balai Bahasa menyatakan dukungan penuh terhadap rencana kerja sama, khususnya dalam penguatan layanan kebahasaan dan pengembangan linguistik forensik.
Balai Bahasa Sultra juga menyampaikan kesiapan memberikan layanan pemeriksaan dokumen kebahasaan bagi instansi pemerintah tanpa dipungut biaya, serta membuka peluang pelatihan bahasa bagi aparatur dan pemangku kepentingan. Selain itu, kerja sama ini diharapkan turut mendorong implementasi Trigatra Bangun Bahasa, yakni mengutamakan Bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing.
“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya terbatas pada linguistik forensik, tetapi juga memperkuat peran kebahasaan secara umum dalam kehidupan publik,” ujar Dewi Pridayanti.
Sementara itu, dalam kunjungannya ke UHO, rombongan Kominfo Sultra diterima oleh Dekan Fakultas Hukum UHO Dr. Guasman Tatawu, S.H., M.H. dan Dekan Fakultas Ilmu Budaya UHO Dr. Akhmad Marhadi, S.Sos., M.Si., bersama jajaran masing-masing fakultas.
Dekan Fakultas Hukum UHO menyatakan kesiapan dunia akademik untuk terlibat aktif dalam kerja sama ini, terutama dalam memberikan tafsir ilmiah terhadap persoalan kebahasaan yang berkaitan dengan aspek hukum di ruang publik.
“Kami siap berkolaborasi. Dunia hukum tidak selalu memiliki tafsir tunggal, sehingga dibutuhkan ruang dialog ilmiah untuk mengkaji isu secara komprehensif,” ungkap Dr. Guasman Tatawu.
Plt. Kadis Kominfo Sultra Andi Syahrir menjelaskan bahwa inisiatif ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan menghadirkan perspektif akademik yang objektif di tengah maraknya wacana publik yang berpotensi menimbulkan konflik, disinformasi, dan pertentangan narasi.
“Kominfo memandang perlu menggandeng Balai Bahasa, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ilmu Budaya untuk membentuk kelompok kerja (pokja) yang berfungsi sebagai wadah kajian, edukasi, dan analisis ilmiah terhadap persoalan kebahasaan dan wacana publik,” jelasnya.
Dekan Fakultas Ilmu Budaya UHO Dr. Akhmad Marhadi turut menyambut positif langkah ini dan menilai kerja sama tersebut sebagai terobosan baru yang strategis bagi pengembangan akademik sekaligus mendukung kebutuhan pemerintah daerah.
“Kami menyambut sangat terbuka gagasan ini. Kerja sama ini diharapkan memberi manfaat nyata bagi pengembangan keilmuan sekaligus memperkuat tata kelola komunikasi publik,” katanya.
Melalui kolaborasi ini, Kominfo Sultra berharap dapat membangun ekosistem komunikasi publik yang lebih sehat, beretika, dan berbasis kajian ilmiah, sekaligus memperkuat peran bahasa sebagai instrumen penting dalam menjaga harmoni sosial di tengah arus informasi digital yang semakin dinamis.
