Reporter: Ardilan
Editor: Kardin
BAUBAU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau, Acep Sulfan meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau untuk memperhatikan kondisi kantor Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio.
Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini menilai kantor Kelurahan Batulo perlu dilakukan renovasi khususnya pada lantai bangunan yang ada di lantai dua.
“Ini lantai duanya kantor lurah harus diperbaiki dulu karena kelihatannya sangat tidak bagus dan juga berdebu kalau ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang berlangsung di sini. Kita rasa tidak nyaman, minimal di flur lantainya atau paling bagus sekalian ditehel saja,” ucap Acep Sulfan disela-sela menghadiri kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Kelurahan Batulo, Selasa (21/1/2020).
Untuk itu, Acep Sulfan berharap Pemkot Baubau khususnya Wali Kota dapat meninjau Kantor Kelurahan Batulo untuk kemudian menggelontorkan anggaran perbaikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 ini.
“Mudah-mudahan bisa diusulkan dalam APBD tahun ini. Nanti saya sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) II Kecamatan Wolio yang mengawalnya di DPRD Kota,” ujarnya.
Sementara itu, Lurah Batulo, La Ode Hamdansyah mengungkapkan, selama berkantor, bangunan tersebut belum pernah dilakukan perbaikan. Padahal katanya, lantai dua dari bangunan itu cukup mengkhawatirkan.
“Sangat layak untuk direnovasi dan diperbaiki utamanya di lantai duanya. Kalau ada pertemuan dengan warga kami kadang khawatir nanti lantainya rubuh. Belum lagi kondisi lantainya yang sudah retak-retak. Sementara semua aktifitas pelayanan masyarakat kita difokuskan di lantai dua mulai,” bebernya.
Dia menambahkan, selain perbaikan bangunan kantor kelurahan, pihaknya juga meminta agar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Baubau juga mengakomodir permintaan warga Batulo yang menginginkan adanya subur bor untuk kesediaan air bersih.
“Kami sudah dengar alasannya, warga mengeluh kalau musim hujan air jadi keruh. Sedang, musim kemarau air menjadi kering dan ini untuk masyarakat miskin. Sudah berapa kali musrembang RT/RW sebagai perwakilan masyarakat mengusulkan tapi belum terealisasi juga,” paparnya.
