KENDARI, MEDIAKENDARI.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menunjukkan komitmennya dalam menindaklanjuti kebijakan nasional melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Program 3 Juta Rumah yang diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa, (29/7/2025).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri RI, Tomsi Tohir, ini diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia.
Dari lingkup Pemprov Sultra, kegiatan diikuti dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi, dengan kehadiran Asisten II Setda Sultra, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Biro Perekonomian, serta perwakilan dari BPS, Bulog, Inspektorat, dan sejumlah OPD teknis terkait lainnya.
Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri menegaskan pentingnya langkah nyata dari pemerintah daerah dalam mendukung upaya pengendalian inflasi dan penguatan sektor ekonomi produktif.
“Kondisi inflasi per-provinsi pada bulan Juni lalu menunjukkan bahwa masih ada sejumlah provinsi dengan angka inflasi tinggi. Kami ingatkan agar kepala daerah segera melakukan langkah konkret dan evaluasi. Keberhasilan pengendalian inflasi terlihat dari kemampuan daerah menjaga harga-harga tetap stabil, terutama untuk komoditas yang melebihi harga eceran tertinggi (HET),” tegas Tomsi.
Ia juga menggaris bawahi bahwa daerah harus mendorong investasi dan pengembangan sektor produktif sebagai langkah jangka panjang pengendalian inflasi. Berdasarkan data per Juni 2025, rata-rata inflasi nasional tercatat sebesar 1,87 persen, dengan beberapa provinsi berada di atas angka tersebut.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam paparannya menyampaikan bahwa inflasi bulan Juli dalam empat tahun terakhir cenderung naik, kecuali pada Juli 2024. Komoditas penyumbang utama inflasi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
“Berdasarkan data SP2KP hingga minggu keempat Juli 2025, tercatat sebanyak 36 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), 1 provinsi mengalami penurunan, dan 1 provinsi tercatat stabil,” jelas Pudji.
Komoditas yang berperan besar dalam peningkatan IPH di antaranya cabai rawit, bawang merah, dan beras, yang terus dipantau secara nasional untuk menjaga stabilitas harga.
Dalam sesi kedua rakor, yakni Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Imran, menyampaikan bahwa seluruh pemerintah daerah secara administratif telah mengeluarkan kebijakan pembebasan Bea PBG dan BPHTB.
Namun, dari sisi penganggaran, baru 33 provinsi yang telah mengonfirmasi dukungan pembangunan atau renovasi rumah dalam APBD tahun 2025. Ia juga menekankan pentingnya integrasi data dan perencanaan daerah dengan sistem nasional.
“Pemerintah daerah harus melaporkan bantuan pembangunan atau renovasi rumah yang belum tercatat dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), seperti BSPS Daerah, bantuan sosial rehabilitasi RTLH, hibah perbaikan rumah, bantuan rumah layak huni (RLH), bantuan relokasi permukiman, dan lainnya,” ujar Imran.
Lebih lanjut, ia mendorong Pemprov untuk dalam melakukan crosscheck data target pembangunan dan renovasi rumah, mendorong keterlibatan desa dan dinas teknis dalam pendataan kebutuhan perumahan, dan mengalokasikan anggaran yang jelas dalam APBD dan APBDesa.
Kementerian juga menekankan pentingnya sosialisasi pembebasan Bea PBG dan BPHTB, serta pengawasan pembangunan oleh pengembang, termasuk pendataan lahan negara, lahan kas desa, atau hibah masyarakat untuk mendukung pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Melalui rakor ini, Pemprov Sultra menyatakan kesiapannya mendukung pengendalian inflasi dan mewujudkan hunian layak bagi masyarakat. Kehadiran sejumlah OPD teknis menunjukkan keseriusan Sultra dalam menjalankan sinergi pusat-daerah demi kesejahteraan rakyat.
