oleh

Litanto Sebut di Konawe Terjadi Pemotongan Dana Sertifikasi Guru, Dikbud Bilang Itu Tidak Berdasar

-FEATURED, KONAWE, PENDIDIKAN-161 dibaca

UNAAHA – Terkait adanya dugaan pemotongan dana sertifikasi guru sebagaimana diungkapkan oleh salah satu Anggota DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Litanto, yang juga sebagai Calon Bupati Konawe, beberapa waktu lalu disalah satu mediaonline di Sultra dibantah langsung Kepala Seksi Kompetensi dan Pengembangan Karier, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Konawe, Haldi Ali Syukur, Kamis (30/11).

Saat dikonfirmasi, Haldi mengatakan, pada pencairan dana sertifikasi profesi guru, mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan III untuk Tahun 2017 ini dana tersebut masuk kerening para guru penerima dana sertifikasi.

“Bagaimana mungkin bisa terjadi pemotongan dana tersebut,  sementar dana para guru tidak diterima secara tunai melainkan langsung masuk ke rekening masing-masing,” ujar Haldi.

Pramuka

Menurutnya, mekanisme pencairan dana sertifikasi seperti apa yang ditudingkan,  Balon Bupati Konawe,  Litanto telah terjadi pemotongan dana sertfikasi itu tidak benar adanya.

“Jadi pernyataan Litanto sangat tidak berdasar dan bisa menimbulkan fitnah. Kami juga bisa keberatan,  kalau kami dikatakan melakukan pemotongan terkait tunjangan tersebut,” bantah Haldi saat dikonfirmasi, Kamis (30/11).

Haldi juga mengatakan, kalaupun dalam tunjangan, besaran yang dibayarkan kepada guru setiap bulannya setara dengan gaji pokok yang diberikan. Hal itu setelah melalui pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) untuk golongan III sebesar 5 persen dan golongan IV sebesar 15 persen.

Anggota DPRD Sultra, Litanto

“Selain itu tidak ada lagi pungutan-pungutan. Jadi yang diterima di rekening masing-masing guru itu sudah bersih setelah pemotongan berupa pajak, itupun masuk ke kas negara, karena itu bentuknya pajak,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya sebagaimana dilansir dalam www.bumisultra.com, pada Selasa (28/11), Anggota DPRD Sultra, Daerah Pilih (Dapil) Kabupaten Konawe dan Konawe Kepulauan, Litanto mengatakan, demi kesejahteraan guru di daerah tersebut harus menjadi perhatian Pemda setempat. Sebab permasalahan yang Ia saksikan, pemberian hak-hak terhadap guru-guru tidak sepenuhnya dirasakan, bahkan permasalahan yang ada, masih terjadi pemotongan dana sertifikasi guru.

“Jika kesejahteraan guru-guru tidak diperhatikan, hal itu bisa mempengaruhi profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

Redaksi

Terkini