Reporter : Hasrun
Editor : Kang Upi
RUMBIA – Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerstu Barisan Anti Korupsi (LSM-PERISAI) menyarankan Pemkab Bombana meninjau kembali kebijakan menaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Kenaikan itu sendiri, berdasarkan SK Bupati nomor 121 Tahun 2019 tentang Perubahan SK Bupati Bombana Nomor 17 Tahun 2014, tentang penetapan klasifikasi zona nilai tanah dan penetapan NJOP sebagai dasar penetapan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan belum dilaksanakan dengan masif.
Ketua Divisi Investigasi LSM Perisai Amsar Achmad menuturkan, masih banyak warga yang merasa kaget atas naiknya NJOP PBB hingga mencapai 300 persen, khususnya di wilayah Kecamatan Lantari Jaya.
BACA JUGA :
- Akibat Pembalakan Liar, Kawasan HTI di Konsel Jadi Kebun Mete
- Bukan Tipe Pengumbar, Abdul Muslim Bekerja dengan Bukti
- Trinop Tijasari : PJ Gubernur Sultra Akan Hadiri Parade Budaya Jambore TP PKK di Konawe
- Nurnining Siap Ramaikan Pilkada Konawe, Bawa Misi Kemakmuran Rakyat Secara Menyeluruh
- Setelah 12 Tahun, Akhirnya TP PKK Konawe Jadi Tuan Rumah Jambore dan HKG Tingkat Provinsi
- Hari Pertama Berkantor Pasca Libur Idul Fitri, Pj Gubernur Sultra Halal Bihalal
“Artinya jika sosialisasi itu berjalan, maka masyarakat tidak akan merasa kaget dengan naiknya PBB tersebut,” bebernya, Jum’at, (19/7/2019)
Ia juga menilai, dengan pendapatan masyarakat yang belum memadai di Bombana, khusus para petani, Menurutnya, kebijakan itu akan memberatkan dan terlebih lagi tidak tersosialisasi dengan baik.
“Masyarakat kelas menengah kebawah tentu rasakan sekali naiknya NJOP PBB yang mencapai 300 persen,” bebernya.
Untuk itu, kata Amsar, dirinya berharap agar Pemkab Bombana dapat meninjau kembali besaran NJOP PBB dan mensosialisasikan secara masif agar masyarakat tidak merasa resah.
“Semoga di rapat dengar pendapat yang digelar DPRD Bombana, pada 22 Juli 2019 nanti, Pemkab Bombana bisa berinisiatif untuk meninjau kembali besaran NJOP PBB agar tidak memberatkan masyarakat,” pungkasnya. (B)
