Kendari, mediakendari.com – Mantan pemilik pelabuhan Jetty PT Tiara Abadi Sentosa (TAS) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Marlin membantah menerima sejumlah uang untuk “pengamanan” oknum APH, LSM dan Wartawan dari manajemen PT ST Nickel Resources seperti apa yang disampaikan Humas PT ST Nickel, Jabal Nur.
Saat dikonfirmasi, Marlin. Ia langsung menanggapi adanya pemberitaan terkait dugaan aliran dana dari PT ST Nickel kepada oknum aparat penegak hukum (APH), LSM, dan wartawan, dengan tegas membantah keterlibatannya dalam manajemen maupun pengaturan dana dari perusahaan tambang tersebut.
Dalam pernyataan langsungnya, Marlin menjelaskan bahwa dirinya hanya diminta membantu untuk memediasi persoalan di lapangan, khususnya saat terjadi penahanan sejumlah mobil pengangkut ore nikel.
”Saya tidak dalam manajemen apapun. Saya hanya dimintai tolong karena beberapa hari ini kan (terjadi) penahanan-penahanan mobil. Kebetulan adik-adik ini kan saya punya adik-adik semua, saya kenal juga sebagian besar, makanya saya mediasi supaya tidak kacau karena ada ancaman bahwa sopir truk mau tumpah muatannya di jalan. Tapi kalau mewakili ST Nickel atau apapun itu, saya tidak tahu,” jelas Marlin. Selasa lalu, (6/5/2025).
Ia juga menekankan bahwa mediasi yang dilakukan bukan berarti dirinya terlibat dalam praktik suap menyuap.
”Mediasi bukan berarti saya yang bayar, mediasi bukan berarti saya sogok orang. Tidak ada saya sogok orang. Ini fitnah tidak berdasar,” tegasnya.
Marlin menyebut keterlibatannya hanya sebatas mengurus tagihan kendaraan, bukan urusan pengamanan atau pembayaran ilegal.
“Saya hanya urus tagihan mobil. Yang dibayar tagihan mobil, bukan uang pengamanan. Tidak ada yang namanya saya mengurus uang pengamanan, apalagi saya tidak tahu jalan ceritanya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Marlin menuding bahwa kegaduhan ini disebabkan oleh kelalaian pihak Humas PT ST Nickel sendiri, Jabal Nur.
“Dia sendiri humas, dia yang janji-janji orang. Kenapa dia tidak bertanggung jawab dengan janjinya? Hanya gara-gara dia ini kan kacau semuanya,” tandas Marlin.
Sementara itu, Agusalim yang sempat dikonfirmasi atas dugaan keterlibatannya, enggan menjawab konfirmasi tersebut. Justru dia langsung memblokir whatshapp tersebut.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak PT ST Nickel terkait pernyataan Marlin maupun tudingan atas adanya dugaan aliran dana yang mencuat ke publik.
Untuk diketahui, berita media ini, sebelumnya menayangkan judul.
“Ada Uang Setan Dimakan Jin Mengalir dari PT ST Nikel untuk Oknum APH, LSM dan Wartawan, Pantas Aman : Meski Langgar Izin dari BPJN Sultra?”
Dugaan itu, atas adanya dugaan pelangaran izin pengunaan jalan nasional yang dilakukan PT ST Nickel Resources saat melakukan pengangukatan ore nikel dari lokasi tambang nikel dari Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe menuju Pelabuhan Jetty milik PT TAS di Kota Kendari Sultra, terungkap ada uang setan dimakan jin sebagai biaya pengamanan.
Menurut informasi, adanya uang setan dimakan jin untuk biaya pengamanan terkuak karena adanya sorotan dugaan pelanggaran PT ST Nikel dalam melakukan pengangkutan ore biji nikel mengunakan jalan nasional melanggar izin yang dikelaurkan pihak BPJN tersebut.
Tak ayal, akibat ribut-ribut, muncul informasi yang dihimpun media ini, adanya dana segar yang mengalir dari manajemen PT ST Nickel Resources sebesar Rp 100 hingga Rp 200 Juta sebagai biaya pengamanan agar aktivitas pemuatan ore nikel berjalan lancar, meski diduga melanggar bunyi poin perpoin aturan perizinan yang dikeluarkan BPJN Sultra.
Informasi ini juga disampaikan oleh salah satu karyawan PT ST Nickel Resources yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Menurut sumber yang menceritrakan ikhwal adanya aliran dana tersebut, yang mana pada awalnya usai pemuatan ore nikel pada tahap awal pemuatan, uang pengamanan sebesar Rp 100 juta dicairkan dan diambi oleh oknum diluar manajamen ST Nikel, mengaku bernama Marlin dan Agus meminta Uang Rp 100 sampai Rp 200 Juta tersebut.
Uang itu bakal dipergunakan untuk mengamankan oknum Aparat Hukum agar aktivitas bisa lancar tanpa gangguan dan hambatan.
Sementara untuk oknum LSM agar tidak melakukan demo dan oknum Wartawan tidak mengkritisi dan memberitakan aktivitas PT ST Nickel dalam melakukan kegiatan pemuatan ore nikel yang mengunakan jalan nasional tersebut.
”Orang yang mengaku Marlin dan Agus sudah mengambil uang Rp 100 sampai 200 Juta sebagai dana pengamanan dari ST Nickel. Uang itu sebagai uang biaya pengamanan aktivitas ST nikel, agar Aparat, LSM dan Wartawan tidak ribut-ribut lagi,” ujar Sumber yang meminta namanya dirahasiakan.
Ditempat terspisah, Humas ST Nickel Resources, Jabal Nur yang dikonfirmasi mengaku sudah mendengarkan adanya informasi bahwa adanya sejumlah uang yang mengalir dari manajemen ST Nikel yang diambil oleh Marlin dan Agus untuk mengamankan sejumlah Aparat, LSM dan Wartawan agar tidak ribut menyoroti aktivitas PT ST Nickel melakukan pemuatan ore nikel tersebut.
”Informasi saya dapatkan sekarang. Marlin dan Agus sudah ambil uang sekira hampir Rp 200 Juta. Uang yang mereka ambil dari ST Nikel hanya untuk mengamankan agar jangan ada yang ribut-ribut menyoroti aktivitas pemuatan ore nikel tersebut,” ungkap Humas PT. ST. Nickel tersebut, Senin (5/5/2025).
Sementara itu, Ketua LSM Gerak Sultra, Mursalin mengatakan pihaknya sudah memasukan surat laporan kepada DPRD Konawe untuk diadakan Hearing.
Tujuannya agar semua dugaan pelanggaran PT ST Nickel Resources terbuka saat dengar pendapt nanti di DPRD Konawe nantinya.
”Hari ini, Senin Tanggal 5 Mei 2025, saya sudah masukan laporan resmi di DPRD Konawe. Apa yang kemudian menjadi tuntutan saya dan kawan kawan dalam dugaan pelanggaran saat melakukan pengangkuatan ore nikel itu pasti ada SOPnya, izin maupun rekomendasi lainnya,” ujar Mursalin.
Mursalin menambahkan akibat banyaknya dugaan pelanggaran sesuai bunyi Izin dari BPJN Sultra yang dilakukan pihak ST Nickel.
”Untuk itu, saya meminta aktivitas ST Nickel dalam melakukan pemuatan ore nikel dari lokasi penambangan menuju pelabuhan Jetty milik PT TAS yang berada di Kota Kendari mengunakan mobil 6 roda agar dihentikan sementara sembari dilakukan penataan ulang,” cetus Mursalin.
Laporan : Tim Redaksi.
