MASSA BERTAHAN, Tidak Akan Bubarkan Diri Sebelum Sekretariat DPRD Sultra Beri Kepastian PAW La Ode Tariala
KENDARI, Mediakendari.com -Sekitar 100 kader Partai NasDem bersama elemen mahasiswa mendatangi Kantor DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (16/11/2026).
Mereka tidak sekadar menyampaikan aspirasi, tetapi menuntut kepastian atas proses pergantian antarwaktu (PAW) mantan Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, yang dinilai berlarut-larut tanpa kejelasan.
Aksi yang dipimpin langsung Sekretaris DPW Partai NasDem Sultra, Tahir Lakimi, itu menyoroti lambannya tindak lanjut Sekretariat DPRD Sultra terhadap dokumen pemberhentian dan usulan PAW yang telah diajukan partai.
Di hadapan massa aksi, Tahir menegaskan bahwa seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi. Bahkan, NasDem mengaku telah mengurus tujuh surat yang dibutuhkan untuk menuntaskan proses tersebut. Tidak sedikit kader yang harus bolak-balik dari Sulawesi Tenggara ke Jakarta demi memastikan kelengkapan dokumen.
Namun, setelah seluruh proses administratif ditempuh, kepastian yang ditunggu justru belum kunjung datang.
“Kami sudah bawa surat dua, SK pemberhentian dan pergantian, tapi di sini (DPRD Sultra) masih diam,” tegas Tahir.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan utama dalam aksi. NasDem mempertanyakan alasan dokumen yang diklaim telah lengkap belum juga ditindaklanjuti oleh lembaga legislatif tersebut.
Dua dokumen penting yang menjadi dasar tuntutan itu masing-masing:
– SK Nomor 316-Kpts/DPP-NasDem/X/2026* tentang pemecatan sekaligus pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) La Ode Tariala.
-SK Nomor 318-Kpts/DPP-NasDem/X/2026 tentang usulan proses PAW.
Untuk mengisi kursi yang ditinggalkan La Ode Tariala, NasDem mengusulkan Albert sebagai calon pengganti berdasarkan perolehan suara Pemilu 2024.
Persoalan ini bukan semata urusan pergantian seorang anggota legislatif. Lebih dari itu, lambannya tindak lanjut administrasi PAW memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pelayanan kelembagaan DPRD dalam merespons keputusan partai politik yang memiliki konsekuensi terhadap keanggotaan legislatif.
Jika dokumen persyaratan telah diserahkan dan proses administrasi sudah ditempuh, publik berhak mendapatkan penjelasan: apa yang sebenarnya membuat proses tersebut belum bergerak?
Sekretariat DPRD Sultra dituntut tidak membiarkan persoalan ini menggantung tanpa penjelasan terbuka.
Jika masih terdapat kekurangan administrasi, sampaikan secara transparan. Jika seluruh persyaratan telah terpenuhi, prosesnya harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.
Sebab, birokrasi tidak boleh menjadi ruang gelap yang membuat keputusan politik kehilangan kepastian pelaksanaan.
Hingga aksi berlangsung, massa masih bertahan di lokasi dan mendesak Sekretariat DPRD Sultra segera memberikan kepastian atas proses PAW tersebut. Mereka bahkan menyatakan tidak akan membubarkan diri sebelum memperoleh kejelasan.
Kini, sorotan publik tertuju pada Sekretariat DPRD Sultra. Apakah proses PAW akan segera ditindaklanjuti, atau justru terus terjebak dalam ketidakpastian administratif?
Laporan : Tim Redaksi.
