Reporter: Ruslan
Editor : Taya
KENDARI – Polemik pengisian jabatan Wakil Walikota (Wawali) Kendari hingga kini belum ada nama yang direkomendasikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari untuk diparipurnakan. Sejumlah elemen masyarakat yang mengatasnamakan Forum Rakyat Peduli Demokrasi (FRPD) kini mulai mendesak Walikota Kendari, Sulkarnain Kadir agar segera menentukan pendampingnya.
Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK), Awaludin Ma’ruf mengatakan, secara normatif pengisian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 176 terutama pada ayat 1 dan 2 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan
Bupati.
Klausul tersebut, kata Awaludin, memberikan isyarat mengenai mekanismenya. Partai Politik atau gabungan partai politik mengusulkan kepada Walikota dua bakal calon Wakil Walikota kemudian Walikota mengusulkan kepada DPRD untuk diparipurnakan.
Berdasarkan basis normatif seperti itulah seharusnya cara pandang polemik perihal pengisian Wakil Walikota Kendari. Kata dia, jika dicermati, UU tersebut tidak secara benderang menyebutkan tahapan, batasan dan sanksi jika UU ini tidak dipenuhi.
“Ini merupakan celah tersendiri. Hal tersebut tetap tidak dapat dijadikan justifikasi untuk memaksa Walikota Kendari untuk mensegerakan, sebab ini berpulang pada proses politik pada masing-masing partai dan atau gabungan partai tersebut,” jelasnya kepada mediakendari.com, Sabtu (11/5/2019).
Menurut Awaludin, tidak tepat jika menyasar Sulkarnain untuk mendesak memilih pendampingnya. Ia mengingatkan kekosongan Wakil Walikota merupakan rangkaian panjang dari proses dan sanksi hukum yang menjerat Adriatma Dwi Putra (ADP) selaku Walikota Kendari sebelumnya yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Baca Juga :
- Usai Terima Penghargaan dari Jokowi, KSK Klaim Didukung Surya Paloh dan Partai Pemenang Pilpres untuk Maju Cagub Sultra
- Status Kinerja Tinggi, Hanya Kery Satu-satunya Mantan Bupati di Sulawesi yang Turut Raih Penghargaan dari Presiden Jokowi
- BPDAS Sampara Sebut Rehabilitasi Mangrove Paling Banyak di Muna, Jadi Pusat Penanaman Serentak Pertama untuk Wilayah Kabupaten
- Terbukti Berkinerja Tinggi, Pj Bupati Harmin Ramba Raih Penghargaan, Dapat Anggaran Insentif Rp 29 Miliar 2024
- Pemprov Sultra Jamu Kunjungan Panglima Komando Armada II TNI AL
- Mitigasi Perubahan Iklim, Kementerian LHK, BPDAS Sampara dan Pemda Muna Gelar Penanaman Mangrove Serentak
“Jadi Walikota saat ini menjalankan amanat Undang-undang. Dalam pandangan saya, sebaiknya semua pihak bersabar menanti proses politik yang berlangsung mulai dari tingkatan partai atau gabungan partai pendukung, kemudian diusulkan oleh Walikota hingga diparipurnakan oleh DPRD Kota Kendari,” katanya.
Awaludin menambahkan, demonstrasi boleh dilaksanakan untuk menyampaikan aspirasinya sepanjang tidak melanggar Undang-undang dan tetap menghormati prinsip demokrasi.
“Kita tahu bahwa pemerintah kota itu menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat Kota Kendari. Jadi jangan sampai hak mengutarakan pendapat dan pikiran kelompok masyarakat justru berbenturan dengan kewajiban pelayanan publik,” pungkasnya.
(a)
